LIWA (Lampost.co) -- Soal status masyarakat dan aset berupa fasilitas umum dan infrastruktur yang berada di delapan pemangku (dusun) yang tersebar di tiga kecamatan Kabupaten Lampung Barat yang kondisinya ternyata masuk dalam peta wilayah OKU Selatan hingga kini keputusan akhirnya masih menunggu jawaban dari Kemendagri.

Kabag Tapem Pemkab Lambar Padang Prio Utomo, Jumat (7/12/2018), menjelaskan berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh Kemendagri pada akhir 2017 lalu yaitu dapat dipastikan bahwa secara kewilayahan maka ke-8 pemangku tersebut memang masuk dalam wilayah Kabupaten OKU.



Akan tetapi jika dilihat secara administrasi kependudukan maka status masyarakatnya adalah masyarakat Lampung Barat karena memiliki KTP/KK Lampung Barat. Kemudian secara interpensi program, selama ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum lainya seperti gedung sekolah dan sarana umum lainya misalnya jalan dan lainya selama ini juga dilaksanakan oleh Pemkab Lambar.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kata dia, maka Pemkab Lambar saat ini masih menunggu penyelesaian akhir dari Kemendagri tentang statusnya, baik status masyarakatnya, status fasilitas asetnya dan infrastrukturnya. "Kita saat ini tinggal menunggu penyelesaian akhir tentang penentuan status kependudukan masyarakatnya, status aset dan infrastrukturnya saja dari Kemendagri," kata Padang.

Dia menambahkan, jika hasil akhir dari pihak Kemendagri itu menyatakan bahwa status aset, masyarakat dan infrastrukturnya adalah milik masyarakat Lambar maka tindaklanjutnya adalah hanya melakukan penggeseran batas kewilayahanya saja.

Namun apabila keputusanya menetapkan bahwa ke-8 pemangku itu adalah menjadi bagian dari kewilayahan OKU berikut masyarakat dan aset serta infrastrukturnya maka pihaknyapun selaku Pemkab juga siap memfasilitasi penyelesaian administrasi kependudukan bagi masyarakatnya.

"Intinya saat ini kita masih menunggu keputusan akhir dari Kemendagri saja tentang status masyarakat, aset dan infrastrukturnya terkait penyelesaian konflik tapal batas wilayah Lambar-OKU itu," kata Padang.

Adapun ke-8 pemangku yang hingga saat ini belum memiliki penyelesaian terkait status administrasi kependudukan, status aset dan infrastruktur terkait tata batas itu adalah Pemangku VI Sinarharapan, Pemangku VII Sumberagung, Pemangku VIII Sinariasri Pekon Luas Kecamatan batuketulis, Lampung Barat yang sebagian wilayahnya masuk dalam wilayah OKU Selatan.

Kemudian Pemangku VI Papahan Pekon Hujung dan Talangsekaca Pekon Sukamakmur Kecamatan Belalau, Lampung Barat juga sebagian masuk ke dalam wilayah OKU Selatan. Lalu tiga pemangku lainya di Kecamatan Pagardewa yaitu Pemangku 6, pemangku 7 dan Pemangku 8 Pekon Sidomulio juga masuk ke dalam wilayah OKU Selatan.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR