BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dinilai lamban dan tidak independen dalam mengambil tindakan terkait dugaan penolakan pasien yang dilakukan oleh RS Urip Sumoharjo. Terbukti sejak peristiwa penolakan akhir Juni lalu, hingga 10 Juli 2018 belum ada tindakan apapun yang diambil oleh perusahaan BUMN itu.

Setelah mendapat informasi terkait penolakan pasien tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung baru menurunkan petugasnya ke RS Urip pada 4 Juli 2018. Setelah pertemuan dengan pihak rumah sakit, pihak BPJS belum bersedia memberi keterangan dan berjanji akan memberi keterangan resmi keesokan harinya.



Namun pada 5 Juli, pihak BPJS kembali meminta waktu karena bahan yang akan disampaikan ke media belum siap. Pihaknya juga menunggu bahan rilis dari pihak RS Urip yang belum siap. Sampai pada 6 Juli, alasannya sama dan meminta waktu hingga Senin (9/7/2018). Setelah datang ke kantor BPJS, pihak BPJS meminta hingga Selasa (10/7/2018) alasannya sama, bahan rilis dari RS Urip belum siap sehingga harus ada perbaikan.

Menanggapi hal ini, DPRD Bandar Lampung menilai BPJS sengaja mengulur waktu untuk menutu-nutupi kesalahan RS Urip Sumoharjo. "Bubarin aja kantor BPJS itu kalau tidak bisa ngambil tindakam cepat, buat apa mereka gaji tinggi tinggi. Tinggal investigasi, periksa sana-sini, apa masalahnya, jangan nutup-nutupi masalah orang. Apa mereka main juga, tanda tanya besar dong," kata Anggota Komisi IV Bandar Lampung, Imam Santoso.

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan sikap BPJS Cabang Bandar Lampung mencerminkan tidak mendukung program Presiden Jokowi terkait progam JKN KIS memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait jaminan kesehatan. "Alasan sibuk, ya semua orang sibuk, ini penting  masalah kesehatan, kenapa tidak diutamakan," kata dia.

Ditempat lain Ombudsman RI Perwakilan Lampung menilai BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung tidak terbuka dan tidak independent dalam mengambil keputusan terkait persoalan ini. "Apapun itu hasilnya harus disampaikan ke publik, kalau memang harus ada perbaikan ya perbaikan, kalau harus ada punishmen ya punishmen terhadap mitra. Kalau seperti ini nunggu dan nunggu dari Urip berarti, hasilnya sesuai keinginan Urip dong," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf.

Terkait hasil investigasi, kata Nur Rakhman, BPJS jangan berkompromi dengan mitra dalam menjatuhkan sanksi. "BPJS harus mengambil sikap seusai aturan tidak menunggu seperti ini. Memang ada apa sih tidak terbuka seperti ini," kata dia.

Disisi lain dia menilai, BPJS Kesehatan sengaja mengulur waktu dalam mengambil tindakan dalam persoalan ini. "Ini ada apa kok tidak segera mengambil sikap, boleh curiga dong ada apa ini,"kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR