BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemprov Lampung sedang dihebohkan kasus n pemalsuan tanda tangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Johan Sulaiman, terkait hearing.

Surat hearing tersebut, membahas tentang pengisian jabatan pemimpin tinggi madya, Sekda Provinsi Lampung oleh komisi I DPRD Provinsi Lampung.



"Muncul bahasa dipalsukan, atau scan dan lain-lain, tapi yang jelas saya tidak pernah menandatangani surat tersebut," ujar Johan kepada Lampost.co, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, dugaan pemalsuan tersebut tentunya sangat merugikan drinya secara pribadi, termasuk pimpinan DPRD Provinsi Lampung, dan juga perkara serius.

"Karenanya saya udah Koordinasi dengan pimpinan, buat surat tembusan, untuk bahas ini, karena yang dirugikan kami unsur pimpinan secara kolektif kolegial," katanya.

Disinggung apakah, ada rencana pelaporan pemalsu tanda tangan dirinya, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan unsur pimpinan tersebut.

"Tunggu unsur pimpinan, nanti langkahnya, tapi dari surat itu saya tidak sama sekali menandatangani, atau ada konfirmasi ke saya dari komisi I, apakah sudah di distribusikan ke pansel atau tidak," katanya.

Sementara Wakapolda Lampung Brigjenpol Angesta Romano Yoyol mengatakan, jika ada pemalsuan tanda tangan, atau dokumen, khusunya di birokrasi,  silahkan jika ada yang merasa dirugikan, bisa melapor. "Boleh silahkan," ujarnya Kamis (11/10/2018).
Yoyol mengatakan, pemalsuan tanda tangan, bisa saja diancam dengan pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat.
 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR