BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai isi pembelaan yang dibacakan Agus Bakti Nugroho (Anggota DPRD Provinsi Lampung) dan Anjar Asmara (Kadis PUPR Lampung Selatan), dua terdakwa kasus fee proyek infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan pada intinya menerima tuntutan yang dijatuhkan oleh KPK. 
 
Jaksa KPK Sobari Kurniawan mengatakan bahwa nota pembelaan yang disampaikan Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara tidak masalah. Mereka, kata dia, pada umumnya berpandangan bahwa tuntutan yang disampaikan sudah sesuai. "Mereka sependapat dengan kita, soal tuntutan itu," kata Sobari di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis (21/3/2019). 
 
Hanya saja lanjut dia, Anjar Asmara dalam pledoinya meminta beberapa revisi atas pasal yang diterapkan JPU KPK. Pasal yang dimaksud itu ialah pasal 64 ayat 1. Mengenai itu, JPU berpendapat bahwa pasal yang didebatkan tersebut sudah menjadi pandangan yang tidak dapat diubah.
 
"Tapi kan kita melihatnya hal itu diperlukan. Kami tidak setuju soal itu dan tetap pada tuntutan," katanya.
 
Secara keseluruhan, JPU menilai pledoi yang disampaikan kedua terdakwa yang meminta keringanan hukuman adalah suatu hal yang wajar. Namun, JPU menegaskan tetap pada tuntutannya. "Tadi terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman. Agus menyatakan bahwa itu kekhilafan dan sudah takdir". 
 
Sobari Kurniawan menjelaskan, bahwa pada 28 Maret 2019 tahapan sidang terhadap keduanya akan memasuki agenda putusan. "Kita sudah terima pembelaanya dan tidak ada rangkaian lanjutan. Jadi minggu depan, tanggal 28 bulan ini akan masuk tahap putusan," kata dia.

 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR