BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Lampung Jumadi berpendapat pihaknya merasa keberatan apabila di SMK diberlakukan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi yang akan diterapkan tahun ajaran 2019/2020.  Hal tersebut juga mengacu pada dasar pelaksanaan PPDB pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.  "Kalau SMK dibuat sistem zonasi itu agak sulit. Jangan samakan dengan SMA," katanya kepada Lampung Post, Selasa (1/1/2019).

Ia mencontohkan kesulitan yang terjadi apabila menggunakan sistem zonasi, bila ada siswa yang ingin mengambil jurusan Perikanan Laut di Bandar Lampung, sekolah tersebut adanya di Lempasing, Telukbetung, sementara calon siswa tersebut berasal Kedaton atau Way Halim. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi peserta didik.



Kemudian juga ia menceritakan apabila ada siswa yang berasal dari Lampung Tengah dan Kota Metro tertarik dan berminat ingin mengambil jurusan Kimia Industri, sementara jurusan Kimia Industri adanya di SMTI di Bandar Lampung. Untuk itu, ia menyarankan sistem zonasi tidak digunakan oleh SMK. "Kecuali ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang dibuat luwes dan fleksibel mengenai peraturan menteri terkait sistem zonasi tersebut," katanya.

Ia juga mengatakan penerimaan siswa baru diperkirakan pada Juni—Juli. Sebab itu, masih ada waktu untuk membuat kebijakannya. Ia mengatakan sistem penerimaan PPDB SMK menggunakan sistem biasa saja menggunakan sistem online.  "Gunakan sistem pendaftaran online seperti biasa saja. Para siswa diperbolehkan untuk memilih SMK yang disukainya jangan dipaksa menggunakan zonasi," katanya.

 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR