BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan SK yang di teken Mendagri Tjahjo Kumolo, Nomor 131.18/5295/SJ, tertanggal 30 Juli 2018 yang ditunjukkan kepada wakil bupati Lampung Selatan.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan wewenangnya.



Dalam Pasal 65 Ayat 4 tertera bahwa dalam hal kepala daerah yang sedang ditahan, wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. "Tentunya otomatis wakli kepada daerah menggantikan,  sudah seusai secara hukum," kata dia kepada Lampost.co, Rabu (1/8/2018).

Terpisah, Kepala Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Otda) Lampung, Chandri akan menjemput surat tersebut ke Jakarta dengan mengutus stafnya.

"Jika sudah, maka gubernur akan menyerahkan SK Plt. Bupati Lamsel sendiri, tapi waktunya belum tahu," imbuhnya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR