SUKADANA (Lampost.co)--Terjadi dualisme kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) yang membuat kegaduhan di organisasi kepemudaan tersebut,Sabtu (28/4/2018).
"Saya dilantik dan ada SK Karang Taruna Lamtim nomor: 76/06-SK/2018 yang langsung dikeluarkan oleh bupati Lamtim Chusnunia Chalim, kala itu," kata Akmal Fatoni, Ketua Karang Taruna Lamtim.
Menurutnya, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.Demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (“Permensos 77/2010”). 

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
"Perlu diketahui bahwa karang taruna termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan. BerdasarkanPasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”), karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.



Tugas pokok karang taruna, yaitu secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial (Pasal 5 Permensos 77/2010).  
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan program karang taruna adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang mana tanggung jawab dan wewenang tersebut dilaksanakan oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota (lihatPasal 21 Permensos 77/2010). 
"Tentunya apabila bupati sudah mengeluarkan SK karang taruna maka keabsahannya terjamin," tutur Akmal.
Diketahui dikabupaten lamtim karang taruna terjadi dualisme kepemimpinan, Kepungurusan Karang Taruna tandingan Kabupaten Lamtim melakukan karang taruna yang menetapkan Hevzon sebagai ketua Formatur Karang Taruna Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2018-2023. Acara tersebut  diselenggarakan di Griya Bambu Way halim, Bandar Lampung, Jumat (27/4) kemarin.
Dalam proses pembentukan kepengurusan versi Hevzon yakni Plt Ketua Karang Taruna Lampung Timur di tunjuk yakni kepala biro organisasi Karang Taruna Provinsi Lampung J wilyan Gulta sehingga menghasilkan kepengurusan karang taruna versi Hevzon.
"Selama ini kepengurusan Karang Taruna di Kabupaten Lampung Timur yang sudah terbentuk itu tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Karang Taruna Provinsi Lampung oleh karena itu dibawah saudara Hevzon akan kita bentuk kepengurusan karang taruna Lampung Timur yang sah demi kemajuan Karang Taruna yang lebih baik," jelas J Wilyan Gulta yang menganggap SK Bupati Karang Taruna Lamtim yang di ketuai oleh Akmal Fatoni tidak sah.
Hevzon mengatakan, penetapan ini sebagai ketua Formatur Karang Taruna Lampung Timur, tentu nya dirinya siap membentuk kepengurusan Karang Taruna di Kabupaten Lampung Timur. "Saya akan siap bekerja keras untuk Karang Taruna Lampung Timur kedepan lebih baik lagi dan tentu saya akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait demi berjalannya roda organisasi dengan baik", katanya.
Selanjutnya, kata Hevzon, kita ciptakan organisasi kepemudaan ini, sebagai langkah awal demi terwujudnya pemuda-pemudi lebih bermartabat dan kreatif yang diharapkan untuk bersama-sama membangun Lampung Timur yang kita cintai."Saya mengharapkan nantinya dimasing-masing wilayah mulai dari 264 desa bisa bekerja sama untuk menciptakan pemuda-pemudi yang peduli dan menciptakan kreatifitas yang lebih baik," pungkasnya.

Sementara itu, Musannif Effendi sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Alwalindo Lamtim menegaskan, bahwa dualisme kepemimpinan karang taruna di kabupaten Lamtim hanya membuat gaduh. 
Menurutnya, paham adu domba dan manajemen konflik diterapkan oleh aktor intelektual di kabupaten lamtim. "Mari sama-sama kita pupuk persatuan, jangan masukkan faham belanda tentang adu domba, kita sudah merdeka. Sudah saatny kita bahu membahu bersama-sama bergandengan tangan membangun kabupaten lamtim," tegasMusanif.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR