MEMASUKI tahun 2018, rakyat Indonesia disuguhi dua hajat besar demokrasi, yakni pilkada di 171 daerah tingkat I dan II serta dilanjutkan pilpres dan pileg pada tahun 2019. Harapan penentuan gerak dan langkah daerah serta bangsa ada di dalam prosesnya yang muara ujungnya melahirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termaktub dalam konstitusi tertinggi negara (Pancasila).

Akan tetapi, ada sesuatu yang mencuri perhatian kita semua. Bawaslu sebagai salah satu organ penting proses demokrasi mencetuskan ide brilian, yaitu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” dengan harapan output-nya dapat dirasakan rakyat.



Sebab, bagaimanapun demokrasi ini kelak akan menelurkan para wakil rakyat yang amanah. Maka itu, sangat tepat jika rakyat ikut serta mengawasi jalannya proses demokrasi. Bahkan, jika perlu, rakyat tidak saja memberikan hak suara pada masa pencoblosannya dengan datang ke TPS, tapi juga mengawasi proses sebelum dan sesudahnya. Maka, lahirlah para pemimpin harapan bersama.

Ide tersebut mengandung filosofi bahwa pemilu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi rakyat menjadi bagian penting bagi terciptanya pemilu yang demokratis dan berkualitas, bukan pemilu milik penyelenggara, para kontestan, dan tim sukses, melainkan lebih ialah utama milik konstituen. Dengan harapan, pemilu mampu menyajikan para calon pemimpin yang kompeten dalam menjalankan amanah konstituen.

Sudah jamak dipertontonkan selama ini jika hasil demokrasi kurang memberikan rasa adil terhadap bukan saja kompetitor yang kalah, tapi musta’afin merasakan dampaknya. Kesulitan mendapatkan keadilan dan pelayanan begitu mudah ditemukan di tiap satuan kerja pemerintah dan ajang saling mengeruk serta menggarong uang rakyat demi nafsu serakah memupuk kekayaan dan kekuasaan.

Layaknya penjahat yang mendapatkan keuntungan untuk merampas hak-hak rakyat dalam mendapatkan keadilan, seakan adil hanya milik lingkaran kekuasaan. Lalu, di mana yang namanya amanah rakyat sebagai pemilik tunggal bangsa-negara? Di mana cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk menyejahterakan dan memajukan bangsa jika keadilan menjadi barang haram bagi rakyat? Rakyat hanya dapat menggigit jari dan mengelus dada tanpa mampu berbuat banyak.

Sinergisitas Rakyat-Bawaslu

Dari gambaran itu, dapat ditarik benang merah bahwa peran rakyat bersama Bawaslu saat diharapkan, bukan menyerahkan kepada Bawaslu yang gerak dan geriknya dibatasi oleh undang-undang. Rakyatlah pemilik kedaulatan tertinggi di dalam demokrasi, rakyatlah pemegang kekuasaan terbesar, dan rakyatlah satu-satunya strata yang mesti mendapatkan pelayanan prima atas amanah yang diberikan pada tiap kepala daerah dan pemimpin bangsa Indonesia.

Rakyat pun jangan mau dibodohi dengan iming-iming uang Rp50 ribu—Rp100 ribu dengan menggadaikan haknya untuk lima tahun ke depan. Uang, bingkisan, sembako, dan janji palsu bukanlah pendorong untuk datang ke bilik suara mencoblos kandidat tersebut. Namun, datang ke TPS benar-benar mengharapkan pemenuhan rasa adil dan sejahtera dari calon pemimpin yang dicoblos. Kalau demikian yang terjadi, yakinlah hakikat demokrasi akan jauh panggang dari api. Lalu, apa yang dapat diharapkan dari para pemimpin tersebut?

Beredar di berita media dalam jaringan (online), televisi, dan media cetak para calon dan pemimpin tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan kotor dan jorok, seolah korupsi lekat dengan pemimpin yang abai menyejahterkan rakyat, apalagi dengan rasa adil. Buang jauh-jauh para pemimpin yang terindikasi korupsi untuk dicoblos pada hari H!

Sebarkan semaksimal mungkin kelicikan dan kebohongan para calon pemimpin tentu saja dengan data dan fakta tepercaya untuk menghindari mereka dari keuasaan. Sebab, sejatinya kekuasaan milik rakyat, bukan milik pemimpin. Pemimpin hanya person-person yang didudukkan untuk mengurusi urusan rakyat.

Hindari sejak dini para kontestan korup untuk mengambil kursi kekuasaan, karena yakin jika kursi sudah diraih, rasa adil akan jauh dirasakan rakyat kecil. Dampak dari kezaliman pemimpin ingkar adalah rakyat menderita.

Kalaupun ada pemimpin yang demikian, tolak mentah-mentah dan segera laporkan kepada Bawaslu untuk digugurkan dalam proses pemilu. Karena pemilu bukan ajang suap dan beli suara, pemilu merupakan ajang melahirkan para pemimpin rakyat yang amanah, bukan pemimpin yang pemarah, apalagi pemalas untuk menghadirkan rasa adil kepada rakyatnya.

Bersama Bawaslu, rakyat mencoba meneropong para pemimpin ingkar untuk dihindari dan dijauhkan dari tampuk kekuasaan. Sebab, pemimpin demikian saat tidak elok dan pantas mengurusi rakyat untuk menghadirkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat.

Dengan mengawasi jalannya pemilu, akan tercipta suasana kondusif dan puncaknya lahirlah pemimpin amanah yang adil; pemimpin pemilik rakyat, bukan pemimpin masanya, pemimpin yang benar-benar mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan adil untuk rakyat Indonesia. Semoga.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR