KEBIJAKAN otonomi memberi peluang kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Sehingga tidak ada lagi keharusan kabupaten/kota mengikuti kebijakan pemerintah provinsi, walau semua harus berjalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu jelas tercatat dalam UU 23/2014 tentang Pemda, terutam Pasal 1 angka 6 dan 7. Pada angka 6 dijelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara angka 7 berbunyi asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.



Tidak ada jalan lain, untuk bersama membangun daerah perlu dilakukan sinergi antarpemerintah. Salah satunya dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Bandar Lampung, Wali Kota Herman HN memang harus bersinergi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Secara etika, Pemprov Lampung juga mempunyai kewajiban mendorong pembangunan Bumi Tapis Berseri yang merupakan ibu kota dan etalase wajah Lampung. seluruh aspek pembangunan didorong pada daerah seluas 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan itu.

Apalagi kini keberadaan dan pemfungsian Jalan Tol Trans-Sumatera, Bandara Internasional Radin Inten II, dan Dermaga Eksekutif tentu akan meningkatkan laju lalu lintas kendaraan dan orang. Kota Bandar Lampung dengan populasi penduduk 1.015.910 jiwa harus bersiap menghadapi kemajuan infrastruktur itu.

Salah satu aspek pembangunan itu adalah lingkungan, terutama kebersihan alias sampah. Sebab kini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Bakung, Telukbetung Timur tidak sanggup menampung sampah warga Bandar Lapung. Sebab, TPA yang memiliki luas 14,1 hektare yang diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 230 ton sampah per hari. Sementara dari data, volume sampah yang dihasilkan warga Kota Bandar Lampung per hari kini mencapai 850 ton. Sehingga volume sebanyak itu diperlukan lokasi TPA seluas 40 hektare.

Kini sampah itu makin membuat permasalahan, sebab selain banyak kelurahan kumuh, juga mengalir ke laut dan mencemari Teluk Lampung atau kawasan terbesar laut di Bandar Lampung.

Untuk itu peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-337 Kota Bandar Lampung menjadi momentum untuk sinergi Pemprov Lampung dengan Gubernur baru alias energi baru, dan Wali Kota Bandar Lampung. Gubernur Arinal Djunaidi dan Wali Kota Herman HN jangan hanya bersinergi atau rukun dalam pose bersama pada peringatan HUT.

Namun selanjutnya ada buah-buah nyata dari kerukunan keduanya yang terlihat dalam dua kesempatan pertama usai pelantikan Gubernur baru. Sebab, warga Kota Bandar Lampung butuh pembangunan dalam menghadapi masa depan dan mendapatkan manfaat dari meningkatnya infrastruktur yang telah dibangun Pemerintah Pusat.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR