KEMARAU bakal menyengat Lampung hingga Oktober 2018 mendatang.

Berdasar pada laporan BMKG Lampung, beberapa wilayah seperti Mesuji, Tulangbawang, Lampung Timur, dan Lampung Selatan sudah mengalami kesulitan air.



Bagi petani, ancaman kemarau dalam beberapa bulan ke depan ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya usia tanaman padi baru tujuh hari hingga kurang dari dua bulan. Pada usia ini, padi sangat membutuhkan pasokan air untuk bisa tumbuh.

Di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, misalnya. Ada sekitar 1.634 ha luas tanaman padi yang terancam kekeringan. Sebagian besar lahan harus mendapat pasokan air dari sumur bor. Dari lahan itu, diperkirakan sekitar 900-an hektare tanaman padi masih bisa panen.

Namun, di daerah lain belum ada laporan kekeringan terhadap lahan pertanian. Di Lampung Barat, kondisi sawah petani untuk sementara masih aman dari ancaman kekeringan karena masih ada hujan.

Dalam menghadapi ancaman kemarau ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus bekerja cepat untuk mendata sawah yang berpotensi mengalami kekeringan dan menyebabkan gagal panen. Harus ada langkah penanganan yang serius untuk membantu petani sehingga puso bisa diminimalkan.

Jangan sampai pendataan potensi gagal panen ini terlambat karena akan berdampak pada tingkat produksi padi. Apalagi luas lahan persawahan

di Lampung ditambah hingga 10.000 hektare selama tahun 2017 dan kini menjadi 400.868 hektare. Artinya cakupan kebutuhan air menjadi lebih luas.

Segala upaya pemerintah ini menjadi pertaruhan agar produksi padi pada tahun ini bisa mengulangi capaian tahun lalu dengan surplus 1,2 juta ton padi dan 2,4 juta ton jagung.

Produksi padi Lampung pada 2016, menurut Badan Pusat Statistik, yakni 4,02 juta ton dan naik menjadi 4,32 juta ton pada 2017. Capaian itu membuat Lampung sebagai provinsi ketujuh penghasil padi nasional dengan kontribusi 5,33%. Tahun ini Pemprov menargetkan produksi padi mencapai 4,45 juta ton gabah kering giling.

Target produksi padi ini bisa gagal jika pemerintah lambat dalam mengantisipasi kekurangan air pada musim kemarau. Beberapa upaya menangani kemarau telah dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (P3) dengan menyosialisasikan penggunaan pompa air untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani.

Dengan pompa ini, air di sumur bor atau saluran irigasi bisa dialirkan ke areal sawah. Setiap daerah perlu mengecek kecukupan pompa air serta memastikan bahwa alat tersebut bisa dioperasikan. Jika memang diperlukan, pemerintah harus sigap menambah kebutuhan pompa petani.

Selain kekeringan, saat musim kemarau petani perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman. Hal ini menjadi tantangan lain karena organisme ini akan mengurangi hasil panen.

Kemarau panjang menjadi siklus rutin yang dialami Indonesia. Artinya tidak lagi ada kegagapan dalam menangani pergantian musim ini. Kepala daerah hingga instansi berwenang tidak boleh lengah dalam mengatasi ketersediaan air bagi petani.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR