BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Mulkarnain Gele Harun melaui penasehat hukumnya Jono Parulian Sitorus melaporkan persoalan yang tengah mereka hadapi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Laporan yang dilakukan oleh Mulkarnain Gele Harun dan penasehat hukumnya ini mengenai perkara perdata yang daijukan PT Bank BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung pada tahun 2017 atas pembatalan sertifikat hak milik Nomor 1943/Enggal atas nama Mulkarnain Gele Harun dan Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung selaku tergugat telah memenangkan perkara ini melalui putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tatausaha Negara.



Meski telah diputus inkrah (berkekuatan hukum tetap) oleh dua pengadilan, pihak penggugat PT Bank BPR Utomo Manunggal Sejahtera melalui pengacaranya mengajukan kembali gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pengadilan pun menerima dan menyidangkan kembali perkara ini. "Perkara yang disidangkan ini sama dengan yang dulu dan perkara gugatan ini sudah inkrah oleh dua pengadilan. Yang dipertanyakan kenapa Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali menerima perkara yang sudah diputus MA. Makanya kami melayangkan surat ke Bawas MA dan Mahkamah Agung dan KPK," kata Jono Parulian Sitorus di Pengadilan Tanjungkarang, Senin (24/6/2019).

Pihaknya memohon persidangan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Tjk menjadi perhatian lembaga Badan Pengawas MA, dan pihaknya mengharapkan Mahkamah Agung berkenan menindak lanjuti perkara ini.

"Kami berharap kepada Badan Pengawas MA untuk menindaklanjuti perkara yang kami laporkan ini, karena menurut kami hal yang tidak wajar jika perkara yang sudah diputus oleh MA kembali disidangkan lagi oleh Pengadilan Negeri," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR