BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bawaslu Provinsi Lampung menjadi yang pertama menggelar persidangan dugaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pilgub Lampung 2018. Lembaga itu ingin menunjukkan prinsip transparansi.

Bawaslu Lampung yang dikomandoi oleh Fatikhatul Khoiriyah dengan dua komisioner lainnya Adek Asyari dan Iskardo P Hanggar ini juga melakukan tranparansi dalam menyelenggarakan persidangan. Sidang dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh media massa di Provinsi Lampung.



Prinsip keterbukaan dan keadilan bagi semua pihak juga dilakukan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Fatikhatul Khoiriyah. Sidang yang dilakukan sejak Jumat 6 Juli 2018 dan telah berlangsung selama empat hari hingga Rabu (11/7/2018) dilakukan secara maraton.

Pemeriksaan saksi dari pelapor satu, Cagub-cawagub M Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri serta pelapor dua Cagub-cawagub Herman HN dan Sutono sedang berjalan hingga saat ini. Majelis hakim pun melaksanakan sidang hingga larut malam sampai pukul 23.30 WIB.

Fatikhatul Khoiriyah juga sempat menolak permintaan kuasa hukum Herman HN dan Sutono yang meminta sidang dipindahkan ke lokasi yang lebih luas. Kegigihan Khoir, ini juga sebagai komitmen melaksanakan pengawasan secara adil dan tak berpihak serta tanpa intervensi. Selama pelaksanaan sidang yang selalu diiringi dengan aksi menolak hasil Pilgub 2018 pun tetap tak terpengaruh.

Penjagaan aparat keamanan baik dari pihak kepolisian maupun TNI juga dilakukan di Kantor Sentra Gakkumdu setiap harinya. Kecaman dan ancaman yang langsung ditujukan secara personal kepada Khoir terjadi selama sidang bergulir.

Wanita berjilbab ini pun menegaskan tidak dapat diintervensi oleh siapapun karena keputusan sidang nantinya kolektif kolegial. "Tak perlu melakukan intimidasi kepada saya dengan menyerang secara personal, mengait-ngaitkan keluarga, pesantren, organisasi dan lainnya dengan urusan kebijakan lembaga. Karena pengambilan keputusan Bawaslu dilakukan secara kolektif kolegial, searogan apapun saya tak bisa memutuskan 1 perkara sendiri tanpa Pleno Ketua dan anggota," ujarnya.

"Silahkan awasi dan pantau semua proses pemeriksaan sidang yang dilakukan secara terbuka dengan pikiran jernih sehingga pada saatnya bisa menilai,"  ujar dia lagi dalam status facebooknya sembari memberikan tagar #tetapfokus #janganterprovokasi yang dilihat Lampost.co, Rabu (11/7/2018).

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR