KOTABUMI (Lampost.co)--Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan ganti kerugian kasus kasasi perampokan bebas dalam dengan agenda jawaban pihak termohon 1 Polsek Abung Timur dan termohon 2 Kejaksaan Negeri Kotabumi serta termohon 3 pihak KPKN Lampung Utara di PN setempat, Rabu (12/6/2019).
 
Dalam sidang yang diketuai hakim tunggal Imam Munandar, mengagendakan jawaban termohon I dan termohon II, atas permohonan yang disampaikan pemohon (Oman Adurohman) dalam sidang sebelumnya.
Baik termohon I dan termohon II menilai dalam pokok perkara perihal ganti kerugian oleh pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
“Pemohonan penetapan ganti kerugian dan rehabilitasi telah lampau atau dengan kata lain telah kedaluarsa,” ujar Ipda Edwin, mewakili termohon I (Pihak Kepolisian) dalam  persidangan.
Menurutnya, bahwa batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur secara limitatif dalam peraturan dan undang-undang, yakni tiga bulan sejak dikeluarkannya putusan pengeadilan yang sudah memilki kekuatan hukum tetap.”Pengajuan permohonan pemohon tanggal 20 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Kotabumi yang bersandarkan pada putusan pidana pengadilan negeri terhitung mulai tanggal 7 juni 2018, dan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 September 2018. Maka didapati angka yang fantastis yaitu jarak waktu permohonan adalh kurang lebih 9 bulan,” terang Edwin.
“Bahwa pemohon menuntut ganti kerugian kepada termohon I hal ini adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Karena diketahui secara yuridis tuntutan ganti kerugian tertuang dalam pasal 95 ayat 2 KUHP,” tegasnya.
Sementara itu, Dian mewakili termohon II (Pihak Kejaksaan) saat membacakan jawaban atas gugatan tersebut, bahwa termohon II telah secara sah melakukan penahanan, dimana saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan penyampaikan surat perintah penahanan terhadap pemohon dan keluarga pemohon disertai dengan berita acara pelaksanaan penahanan terhadap pemohon.

”Perihal ganti kerugian oleh pemohon mengada-ada, karena dalam Pasal 95 ayat 2 KUHAP, bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77,”kata  Dian.



Menanggapi jawaban termohon I dan termohon II, pemohon melalui kuasa humunya M. Idran Fran mengungkapkan jika permohonan Pra Peradilan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri pada 20 Mei 2019, sedangkan putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 2019.”Jadi permohonan kami ini belum kadar luarsa. Untuk mengenai permohonan ganti kerugian, semuanya berdasarkan KUHP. Maka dari itu, kami tetap pada permohonan kami,” jelas M. Idran Fran.

Sidang akan digelar kembali besok dengan agenda penyampaian bukti dari termohom I dan termohon II, sedangkan pemohon telah lebih dulu menyampaikan bukti berupa sejumlah berkas.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR