BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Beberapa paket ploting lelang proyek pekerjaan di Pemerintahan Kabupaten Mesuji diberikan kepada intansi pemerintah di Lampung. Kepala Dinas PUPR Mesuji Najumul Fikri menyebut paket tersebut untuk mengondisikan agar terlepas dari masalah hukum. Hal ini terungkap saat Najumul Fikri menjadi saksi dalam sidang lanjutan suap fee proyek infrastruktur Mesuji di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (11/7/2019).

"Apakah paket-paket sudah ada list penentuan ploating orang yang ditunjuk?" tanya JPU KPK Wawan Yunarwanto.



"Terkait itu saya tidak memploting, mohon maaf pak Wawan (Sekdis PUPR) melapor ke saya bahwa ada atensi yang ingin mengerjakan proyek tersebut," jawab Najmul.

Najmul menjelaskan bahwa atensi tersebut ada lantaran keluarga Bupati termasuk Taufik Hidayat ikut dalam proyek yang diadakan di Mesuji.

"Bagaimana mekanismenya?" tanya JPU Wawan.

"Setelah APBD ditetapkan kami printout semua proyek dan diserahkan ke pak bupati untuk keperluan jika mau di ekpose karena pak bupati detail koreksinya, agar tidak terjadi mark up, kemudian mengingatkan agar paket proyek Mesuji tidak diberikan uang muka," beber Najmul.

"Jadi waktu anda menyerahkan daftar paket masih kosong, baru setelah itu ada waktu di pak bupati?" tanya ulang JPU.

"Betul," jawab Najmul.

JPU Wawan pun mengingatkan mengapa sebagai seroang Kadis PUPR, saksi Najmul tidak memberi arahan untuk tidak boleh melakukan ploting tapi harusnya lelang. "Saya sampaikan bahwa saya kumpulkan saya berikan arahan tidak memainkan barang dan jasanya kalau pun ada atensi natural aja biarkan yang mendapat atensi ngurus di ULP, karena pupr hanya pengadaan," tegas Najmul.

"Ya sesuai BAP, ada Taufik, dan ada beberapa intasi lainnya ada kepolisian ada kejaksaan, ketua DPRD dan wakil," kata Najmul.

"Saya bacakan BAP nomor 46, bahwa benar paket Mesuji diatur ploting, dan yang ikut ploting harus diketahui bupati. Masih pada BAP nomor 46 point 2, pengaturan lelang dilakulan dengan cara saat bupati minta data proyek pada saya(Najmul) selanjutnya memploting paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR yang mengerjakan ploting itu dalam proyek yang diserahkan ke Wawan (sekretaris Dinas PUPR) dan diteruskan ke saya (Najmul)," jelas JPU membacakan BAP.

"Kemudian BAP nomor 47, dapat saya sampaikan pihak-pihak yang mendapat paket pekerjaan yakni wakil bupati Mesuji (Saply), ketua DPRD (Amrullah), adik bupati (Taufik Hidayat), Ayi dan Pak Ce (adik bupati), Rijon (tim sukses bupati). Selain itu untuk mengamankan pekerjaan dari masalah hukum, maka ada juga paket pekerjaan yang diberikan kepada Polda Lampung, Kejari Tulangbawang, Kejati lampung, Lukman seorang wartawan. Namun yang berhubungan dengan orang tersebut Wawan Suhendra (Sekdis PUPR), khusus wartawan dan LSM langsung pengadaan," kata JPU.

"Iya," jawab Najmul tanpa mengelak.

"Kemudian ploting yang diterima dari namanya ditulis secara jelas atau kode?" tanya JPU.

"Saya tidak nerima secara jelas, hanya ngobrol, saya ingatkan atensi bupati ada kontradiktif, karena tidak sesuai aturan," jawab Najmul.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR