BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung akan menggelar sidang terkait dengan dugaan calon anggota legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bandar Lampung atas nama Rifa'i yang berstatus Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tapis Berseri pada Senin (12/11/2018) di Kantor Sentral Gakkumdu Jalan Jendral Sudirman, Bandar Lampung.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Penyelesaian Sengketa, Hermansyah menjelaskan pihaknya sudah menerima dokumen terkait dengan temuan Bawaslu Kota Bandarlampung. Ia juga mengatakan dokumen tersebut sudah memenuhi unsur untuk disidangkan



"Kita sudah periksa semuanya dan ini layak untuk disidang. Bawaslu Lampung akan menggelar sidang pendahuluan terkait dengan kasus Rifa'i tersebut," katanya usai menghadiri acara sosialisasi pengawasan partisipastif pemilu tahun 2019 bersama organisasi masyarakat setempat dan perguruan tinggi di Hotel Kurnia Jalan Raden Intan, No 114 Bandar Lampung, Kamis (8/11/2018).

Kemudian ia mengatakan dalam sidang tersebut akan menghadirkan pihak terkait yaitu Bawaslu Kota Bandar Lampung selaku pelapor, KPU Provinsi Lampung sebagai terlapor dan Rifa'i.  Ia mengatakan Caleg  harus menyerahkan surat pengunduran diri saat pendaftaran dan SK pemberhentian satu hari sebelum penetapan DCT (daftar caleg tetap).

"Kalau aturan normatifnya seperti itu. Baik dia PNS, pegawai BUMD atau BUMN harus menyerahkan SK pemberhentian maksimal satu hari sebelum penetapan DCT. Kan waktu pendaftaran sampai penetapan itu cukup lama. Tanggal 20 September harusnya SK pemberhentian sudah ada bagi ASN atau Penjabat BUMD atau BUMD," katanya.

Untuk sanksi yang diberikan pihaknya akan melihat fakta-fakta persidangan terlebih dahulu. "Kita juga akan melihat fakta persidangan dulu. Nanti majelis yang akan memutuskan. Untuk memutuskannya harus dilakukan pemetaan terlebih dahulu, pasal pasal mana yang dilanggar," katanya.

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR