BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Terpidana kasus suap fee proyek Kabupaten Mesuji yakni Kardinal dan Sibron Aziz dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam kesaksian atas nama terdakwa Khamamik, Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat, Jumat (28/6/2019).

Selain dua terpidana, Jaksa KPK juga menghadirkan saksi lain yakni Silvan Fitriando selaku karyawan PT. Subanus Grup, Nurmala sebagai staf administrasi PT. Subanus Grup, dan Dina Veranika Sagita Staf Honorer Keuangan Pemkab Mesuji.



Di hadapan Hakim Sibron Azis mengaku pada tahun 2018 ia mendapatkan empat pekerjaan APBD Murni dan tidak murni di Dinas PUPR Mesuji. Setiap pelaksanaan kata Sibron dia mengutus bawahannya Kardinal selaku pengawas dan untuk kordinasi di lapangan.

Ucapan Sibron mengundang pertanyaan Jaksa Wawan Yunarwanto, seperti apa terpidana mendapatkan proyek tersebut?. Sibron pun menjawab  jika Setiap ada tender, pihaknya selau mengikuti prosedural dan mengutus saudara Silvan untuk mengurus agar mengikuti tender itu. Dengan berkoordinasi dengan Kardinal.

Jaksa Wawan Yunarwanto menyakan apakah saksi Sibron pernah menyetujui beberapa komitmen fee yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Khamami dan Wawan Suhendra?,

" Kalau boleh tahu fee itu diperuntukkan untuk siapa. Apa untuk Khamami,?" Kata Wawan Yunarwanto.

Menjawab pertanyaan Jaksa, Sibron membantah dan tidak mengetahui fee itu diperuntukkan untuk siapa. "Saya juga enggak tahu fee itu untuk Bupati atau bukan. Sepengentahuan saya itu untuk Pemda yang diserahkan melalui Wawan," katanya.

Wawan kembali menyakan apakah sebelumnya ada komitmen fee, mendapat pertanyaan itu, Sibron mengatakan jika ada komitmen fee 15% namu dia tidak sanggup dan dia hanya menyanggupi 10-15% dari nilai bersih. " saya sampaikan ke Silvan, dan Silvan bilang ke Wawan. Dan akhirnya disetujui 12 persen," kata Sibron.

Jaksa Wawan kembali menyakan, berapa perusahan Sibron yang mendapatkan paket proyek? Sibron lantas mengatakan bahwa perusahaan yang dimilikinya yaitu PT. Jasa Promix Nusantara dan PT, Sisilia Putri bila. "Dihitung-hitung mencapai 15 lebih paket proyek. Sepengetahuan saya total ada sekitar Rp1,58 milyar fee yang sudah saya serahkan ke pihak mereka," kata Sibron.

"Seperti apa penyerahan fee proyek kepihak Khamamik?, " Tanya Wawan. 

Sibron lantas menyebutkan  jika ada petunjuk diawal, setelah selesai pekerjaan baru disetujui dan diserahkan. "Mereka minta cash bon ada sekitar 2 kali tahun 2018 Rp200 juta dan yang kedua Rp100 juta," katanya.

"Siapa yang meminta," tanya JPU KPK Wawan lagi.

"Waktu itu enggak ditentukan berapa mereka ingin cash bon, tetapi kami berikan saja Rp200 juta," kata Sibron.

"Saat laporan itu ada nyinggung Polda Lampung," tanya JPU KPK Wawan. Sibron lantas menjawab jika ucapan  itu tidak ada. "Pas mau ngambil uang itu, tahu dia mintanya untuk Pemda Mesuji. Saat itu Wawan bilang hanya menyampaikan untuk cash bon saja," katanya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR