KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan hasil perhitungan perolehan suara ditingkat nasional. Hasilnya, Pilpres 2019 kembali dimenangkan calon presiden Joko Widodo yang kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional.



Sedangkan jumlah suara sah pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 68.650.239 atau 44,50% dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 154.257.601.

Penetapan tersebut tercantum dalam nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019.

Aroma rivalitas yang terus menyesaki udara negeri ini diharapkan sirna. Klaim kemenangan di antara kontestan pun harus berhenti. Sebab, KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi yang memiliki kewenangan secara konstitusi telah menentukan pemenang kontestasi.

Dalam setiap kompetisi pasti ada menang dan kalah. Semua kontestan bukan hanya siap untuk menang, melainkan juga harus siap untuk kalah. Kesiapan menang mendorong usaha maksimal dan ikhtiar sekuat tenaga sehingga melahirkan kompetisi yang sehat. Kesiapan kalah juga diperlukan sebagai penjaga mental sehingga mampu menguasai diri.

Menang dan kalah selalu menghiasi kompetisi, termasuk dalam politik. Semua kontestan, para tim kampanye, pendukung, dan para sukarelawan diharapkan memiliki mental juara sekaligus siap menerima kekalahan. Jangan hanya siap menang, tapi menolak berdamai dengan kekalahan.

Kita berharap elite politik mengedepankan persatuan dan kedewasaan menanggapi hasil Pemilu 2019. Bukan justru terus terusan melakukan kebisingan narasi sarat sensasi nirsubstansi. Berita bohong, fitnah, ataupun ujaran kebencian dipaksakan oleh sebagian elite memenuhi ruang publik. Apalagi sampai mengerahkan massa yang sarat potensi perang saudara hanya untuk memuaskan sahwat untuk berkuasa.

Demokrasi akan bernilai jika semua pihak menjunjung tinggi fair play, patuh pada mekanisme dan aturan, serta menerima apa pun hasil kompetisi.

Berkompetisi dalam pemilu ibarat bermain tinju. Begitu bel berbunyi pertanda pertarungan usai, yang sebenarnya yakin kalah pun biasa mengangkat kedua tangan sambil mengelilingi ring seolah-olah dia yang menang. Namun, tatkala juri telah membuat keputusan, semua harus patuh.

Sama halnya dengan pertandingan di ring pemilu. Ketika juri telah membuat keputusan, alangkah bermartabatnya jika para elit legawa menerima keputusan Tuhan. Sebab suara rakyat, suara Tuhan. Jika tidak puas dengan takdir ada langkah elegan dan konstitusional yang dapat ditempuh. Masih ada ruang terbuka menyalurkan keberatan dan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Mematuhi setiap regulasi pemilu ialah wujud penghargaan kepada rakyat yang secara luar biasa menunjukkan kedaulatannya di TPS untuk menentukan masa depan bangsa. Taat pada semua aturan yang disepakati ialah bentuk penghormatan kepada ratusan orang yang gugur saat bertugas menyelenggarakan pemilu. Itulah sikap yang wajib dikedepankan para elite sehingga ketegangan di antara anak bangsa tak berkepanjangan.

Sebab demonstrasi itu hanya sebatas mengekspresikan pendapat, sama sekali tidak mampu mengubah hasil akhir pemilu. Hasil akhir pemilu hanya bisa diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR