PEMBERIAN setoran atau fee dalam setiap proyek sudah menjadi rahasia umum dalam setiap kegiatan yang menyedot anggaran negara. Beragam praktik dengan modus culas membuat fee proyek seakan menjadi ladang memperkaya diri.

Fee proyek pun kini menjelma menjadi terang-terangan. Pihak-pihak yang terlibat pun tidak main-main. Pengusaha, wakil rakyat hingga kepala daerah, telah banyak yang terjerat UU Tipikor akibat menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi dan golongan.



Di Lampung, misalnya, kasus dugaan fee proyek ini menyeret sejumlah nama-nama besar yang berlatar belakang pelayan rakyat seperti Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan dan anggota DPRD Lampung Agus Bakti Nugroho.

KPK bahkan kini mendalami dugaan perkara fee proyek yang melibatkan Zainudin Hasan saat menjabat sebagai bupati sejak 2016. Selama dalam kurun waktu sekitar tiga tahun tersebut, berdasar pada penelusuran KPK, hasilnya pun cukup mengejutkan. Fee proyek yang didapat dari Dinas PUPR selama tiga tahun anggaran 2016—2018 diduga mencapai sekitar Rp55 miliar.

Di Kota Malang bahkan lebih tragis. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Malang kini ditahan KPK karena diduga terlibat kasus suap pembahasan APBD Perubahan 2015. Kasus ini mencuat dari dugaan awal adanya keterlibatan eksekutif dan legislatif dalam memuluskan anggaran proyek.

Langkah KPK untuk terus bergerak kencang memberantas mafia-mafia fee proyek ini tentu patut mendapat apresiasi. Fee proyek adalah malapetaka dari berbagai kebijakan yang berbuntut merugikan rakyat.

Pejabat negara bermental fee proyek ini harus ditumpas. KPK kita harapkan tidak pernah lelah untuk memburu setiap pelakunya. Tidak hanya di satu daerah, tapi semua daerah di Tanah Air patut menjadi sorotan lembaga antirasuah itu.

Proyek tanpa imbalan sejatinya soal kualitas. Dan sebaliknya, dengan adanya fee dalam setiap proyek pemerintahan, ini menjadi biang keladi bobroknya mutu pekerjaan fasilitas rakyat. Tidak heran, apabila infrastruktur seperti jalan pun kerap rentan rusak hanya dalam waktu yang relatif singkat.

Menyetop budaya fee proyek di semua daerah kini menjadi tugas mahapenting yang diemban KPK, maupun lembaga hukum lainnya, serta di tataran setiap pemerintahan. Budaya bersih hendaknya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan penggunaan uang rakyat.

KPK, kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat harus bisa sama-sama bersinergi untuk saling menggali dan mengendus informasi soal permasalahan fee proyek. Sudahilah perilaku korup lewat praktik fee proyek yang selalu merugikan rakyat.

Kita amat tidak menginginkan uang rakyat terus-menerus dimakan orang-orang rakus guna kepentingan pribadinya. Uang rakyat harus kembali berbuah fasilitas untuk rakyat seutuhnya. Kita percaya sepenuhnya kepada lembaga-lembaga berwenang untuk mengatasi persoalan fee proyek ini tanpa tebang pilih dan pandang bulu.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR