LEMBAGA survei idealnya sejalan dengan semangat demokrasi. Fungsi lembaga survei, utamanya dalam survei politik, adalah untuk membangun iklim perpolitikan di Tanah Air menjadi lebih modern dengan berlandaskan perhitungan ilmiah.

Namun tidak menutup kemungkinan lembaga survei politik dapat terpeleset dalam kubangan politik praktis. Hal itu terjadi manakala lembaga survei terjebak dengan bersikap condong untuk kepentingan politik individu atau kelompok tertentu.



Jika itu terjadi, survei dapat mendikte bahkan mengintervensi kedaulatan rakyat lewat penggiringan opini. Hasil survei bisa dibelokkan dan data-datanya dimanipulasi demi menggiring opini publik. Kesimpulan survei dapat disetir sesuai pesanan.

Pada titik itulah, kritik berbagai kalangan atas survei terbaru Rakata Institute perihal Pemilihan Gubernur Lampung amat wajar. Hasil survei yang dipublikasikan secara terbatas pada Kamis (12/4), cenderung menyudutkan salah satu calon.

Dalam survei terakhir, Rakata terlalu berani mengatakan pilgub tanpa petahana. Akademisi menyatakan tema itu terbilang aneh dan cenderung menggiring opini publik. Sebab elektabilitas 19% petahana masih terlalu besar untuk dinihilkan.

Sah-sah saja Rakata melakukan hasil survei dengan kesimpulan demikian. Namun amat sah pula berbagai kalangan menggugat hasil survei karena nuansa framing terasa kuat mereka lakukan. Kesimpulan Rakata jauh dari pernyataan ilmiah yang kredibel.

Setiap lembaga survei baik atas pendanaan mandiri maupun atas biaya pihak tertentu sah-sah saja mengumumkan hasil jajak pendapatnya kepada khalayak. Namun penyampaian itu pula harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada semua pihak.

Mereka harus terbuka baik dalam hal metodelogi survei yang mereka jalankan hingga sumber pendanaan yang mendukung. Itulah etika moral yang harus dijunjung tinggi lembaga survei sekaligus bentuk pertangungjawaban mereka kepada publik.

Jauh lebih penting lagi, meski dibiayai donatur tertentu sekalipun, lembaga survei haruslah dapat menjaga muruah dan kredibilitas lembaganya dengan tidak memihak atau merugikan pihak tertentu dalam pemilihan kepala daerah.

Sikap kredibel dan independen itu sesuai dengan PKPU No. 8/2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 48 peraturan tersebut jelas menyatakan survei tidak boleh melakukan keberpihakan, menguntungkan, atau merugikan peserta pilkada. Bertendensi pada calon tertentu, lembaga survei bisa dinilai berpihak dan menggiring opini publik.

Kita tentu mendukung berkembangnya lembaga survei kredibel di Lampung. Oleh sebab itu lembaga survei yang ada harus memiliki disiplin bermetodologi serta memegang teguh nilai dan kode etik riset yang berlaku universal yakni objektivitas.

Jangan pula keberadaan lembaga survei yang memiliki tugas mulia dalam demokrasi, yakni membangun iklim politik modern dan ilmiah, menjadi berbalik arah lantaran sesat nalar lembaga survei akibat dijadikan ladang bisnis.

Jika itu faktanya, bukan pendidikan politik yang terjadi melainkan pembohongan dan pembodohan publik. Sebab muara akhir dari publikasi jejak pendapat sesat adalah sikap publik yang juga tersesat jauh dari fakta ilmiah sesungguhnya. Oleh sebab itu perlu juga diaudit keuangan survei serta keabsahan lembaganya. n

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR