BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan BPN Kanwil Lampung serta warga menggelar rapat membahas sengketa tanah Way Dadi di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Senin (27/11/2017).
Dalam rapat yang dihadiri juga oleh Pemkot Bandar Lampung, Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung itu didapat kesimpulan bahwa DPD RI akan membawa persoalan ini ke pusat.
Anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya mengatakan akan mempertemukan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dengan pihak Kementerian Keuangan guna mencari penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dan Oemerintah Provinsi tersebut.
Dia berharap permasalahan Way Dadi sudah berlangsung selama empat gubernur tersebut dapat diselesaikan pada masa pemerintahan gubernur kelima ini.
Kelompok Masyarakar Sadar Tertib Tanah (Pokmas ST-2) Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung berharap konflik lahan masyarakat seluas sekitar 300 hektare di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korprijaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dari tahun 1980 sampai sekarang segera selesai.
"Kami ingin HPL-nya di cabut sehingga tanah itu kembali seperti asalnya, murni tanah negara karena terbitnya HPL itu cacat hukum," kata Armin Hadi, Ketua Pokmas ST-2 usai rapat tersebut.
Dia memaparkan awal mula konflik terjadi pada tahun 1981 saat PT Way Halim Permai membuat peta situasi No. 6 Tahun 1991 merekayasa luas lahan melebihi peruntukan semula hanya 200 hektare menjadi 540 hektare. "Mencaplok lahan peruntukan rakyat dan perumnas, di sini rakyat protes dan konflik terjadi," ujarnya.
Sehingga dilakukan pengukuran ulang. Hasil pengukuran ulang, didapat kelebihan 120 hektare. Kelebihan 120 hektare tersebut bukannya diberikan kepada rakyat malah diberikan kepada Pemda TK I Lampung seluas 89 hektare.
"Apakah HPL tersebut sah secara hukum. Mau kami adalah cabut, batalkan HPL-nya dan hak-hak lainnya. Kalau disuruh membeli Rp550 ribu per meter kami merasa terzalimi, itu cacat hukum menurut kami. Pemprov Lampung hanya menekankan HPL mereka dan sebagai aset," kata dia.
"Kalau lima gubernur tidak mau melindungi, menyejahterakan rakyat, kami ke mana lagi mengadu, padahal kami berharap Pak Gubernur langsung hadir tapi alhamdulillah ada yang mewakili," kata dia.
Untuk mencarikan penyelesaian persoalan ini, DPD RI sesegera mungkin memepertemukan Gubernur Lampung dengan Kementerian keuangan. "Kami siap membawa ke pusat dan mempertemukan Gubernur dengan Menteri Keuangan. Saya rasa memang itu yang harus kita lakukan," kata dia.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR