PEMUTUSAN kerja sama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap rumah sakit yang tak lolos akreditasi benar-benar terjadi.

Ultimatum atau warning BPJS kesehatan terhadap kebijakan itu telah sejak jauh hari disampaikan ke publik. Termasuk kepada seluruh pemangku kebijakan.



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan dari Januari hingga Desember 2019 terdapat 482 rumah sakit (RS) yang akan habis masa akreditasinya untuk memberikan jaminan layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan pada 2019.

Dari Desember 2018 hingga April 2019 tercatat yang tadinya 720 mitra Rumah Sakit yang belum melakukan atau memperpanjang akreditasi telah berkurang menjadi 271 rumah sakit.

Sementara, hingga akhir April 2019 jumlah peserta BPJS Kesehatan atau JKN-KIS yang tercatat yakni sebanyak 220 juta 518 ribu peserta BPJS Kesehatan.

Rumah sakit yang belum melakukan akreditasi masih bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun diberikan waktu hingga 30 Juni 2019. Apabila hingga 1 Juli 2019 rumah sakit tersebut belum melakukan akreditasi atau perpanjangan, maka mereka tidak dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di Lampung dua rumah sakit bahkan telah diputus kerja sama dengan BPJS kesehatan. Keduanya yakni Rumah Sakit Imanuel dan Rumah Sakit Pesisir Barat. Tak hanya itu, tahun ini ada tiga RS di Lampung yang akan habis akreditasinya pada 2019. Di antaranya RSUD Abdul Moeloek yang akan berakhir November serta RS DKT dan RS Bumi Waras akan berakhir pada Desember 2019.

Sementara RS yang sudah habis masa akreditasi tapi mendapat rekomendasi surat dari Kemenkes diberikan waktu hingga Juni 2019 di antaranya RS Sinta, RS Bandar Negara, dan RS Lampung Eye Center.

Kebijakan pemutusan kerja sama terhadap rumah sakit belum terakreditasi itu ibarat dua mata pisau. Selain berdampak pada pendapatan rumah sakit. Hal ini juga tentu berdampak pada terbatasnya layanan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS. Dimana pengguna kartu jaminan kesehatan nasional tak lagi dapat menggunakan fasilitas BPJS di rumah sakit yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJS kesehatan.

Harus diakui putusnya kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit ditengarai proses akreditasi yang silang sengkarut. Ada rumah sakit yang sudah habis masa akreditasinya dan ada juga rumah sakit yang masa akreditasinya mencapai tenggat, yakni Juni 2019.

Namun dari sisi kemanusiaan, Kementerian Kesehatan semestinya memberikan diskresi kepada rumah sakit tersebut untuk tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai masa akreditasinya diperpanjang.

Ini penting agar pasien hemodialisa tetap dilayani di rumah sakit tersebut tanpa harus mencari lagi rumah sakit yang bisa menampung mereka.

Bukankah Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Perlu diingatkan pula bila kualitas dan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan demokrasi. Bangsa yang terdidik, sehat dan demokratis, memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebaliknya, bangsa yang bodoh, lemah dan sakit, menunggu kehancurannya dalam hitungan waktu.

Untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara tersebut, UUD 1945 juga menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR