TAHUN 2018 merupakan tahun politik bagi Provinsi Lampung karena ada tiga agenda pemilihan kepala daerah, yakni pemilihan gubernur serta Pemilihan Bupati Tanggamus dan Lampung Utara. Tahun berikutnya disusul hajatan demokrasi lebih besar, yaitu pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD) serta pemilihan presiden.

Salah satu tahapan paling krusial adalah persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Hingga kini DPS di kabupaten/kota masih belum jelas. Sengkarut DPS bukan kali ini terjadi, tapi hampir setiap menjelang pesta demokrasi selalu menjadi persoalan.



Untuk Pilgub Lampung, keterlambatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) belum juga diselesaikan. Masih ada sekitar 1,2 juta atau 16,78% penduduk yang belum melakukan perekaman. Hak politik mereka terancam hilang mengingat KTP-el merupakan salah satu syarat masuk DPS. Sementara, Komisi Pemilihan Umum Lampung juga mencatat ada 242.323 warga yang tidak memiliki KTP atau surat keterangan.

Hal ini tidak boleh dibiarkan karena persoalan daftar pilih bisa memunculkan konflik berkepanjangan dan menjadikan cacat demokrasi. Apalagi dana yang digelontorkan untuk pesta rakyat ini tidaklah sedikit. Para pemangku kebijakan yang berwenang menangani data kependudukan harus bekerja lebih maksimal lagi.

Semua harus bergerak dalam mengurai sengkarut daftar pilih, termasuk pengawas pemilu yang ditugasi mengawasi pemutakhiran data pemilih, mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota dan kecamatan.

Pengawasan wajib dilakukan sejak diterimanya daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) kemudian dijadikan data pemilih yang siap untuk dimutakhirkan di lapangan. Pengawasan juga masih diperlukan saat pencocokan dan penelitian data pemilih, data pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS, pengumuman DPS, perbaikan DPS, penetapan DPT, sampai pengumuman DPT.

Masyarakat yang telah memiliki hak pilih—yakni usia 17 tahun ke atas atau telah menikah—, tapi belum terdata, hendaknya bisa bekerja sama dengan cara proaktif menghubungi pihak berwenang untuk melakukan pendataan. Sinergi antara petugas pemilih yang ligat dan masyarakat yang proaktif, diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang diinginkan di negeri ini.

Dari pergelaran Pilgub 2018 diharapkan dapat terpilih pemimpin amanah yang lahir dari proses demokrasi yang baik. Salah satu ukurannya adalah tingginya partisipasi pemilih yang menggunakan hak suara mereka.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR