JAKARTA (Lampost.co)--Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Trump, mulai mengumpulkan rekam jejak media sosial dari orang-orang yang ingin mendapatkan visa untuk masuk ke Amerika Serikat. 
Departemen Dalam Negeri membuat usulan regulasi yang akan meminta pelamar visa memberikan informasi tentang akun Facebook dan Twitter mereka.
Informasi dari media sosial tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah seseorang akan diberikan visa, baik visa untuk imigran atau non-imigran. 
Tidak hanya informasi media sosial, para pelamar visa juga akan diminta memberikan nomor telepon, alamat email dan rekam perjalanan mereka dalam waktu lima tahun ini. Mereka akan diminta memberitahukan apakah pernah dideportasi atau apakah keluarga mereka pernah ikut serta dalam kegiatan terorisme. 
Usulan ini tidak akan memengaruhi masyarakat dari negara-negara yang boleh masuk ke AS tanpa visa, seperti Inggris, Kanada, Prancis dan Jerman. Namun, warga dari negara-negara seperti India, Tiongkok dan Meksiko akan dipersulit usulan regulasi ini jika mereka ingin masuk ke AS, baik untuk bekerja atau untuk berlibur. 

Saat ini, pemerintahan AS hanya meminta informasi media sosial seseorang jika "informasi tersebut diperlukan untuk mengonfirmasi identitas atau untuk melakukan pengujian nasional yang lebih ketat", menurut peraturan yang disahkan pada bulan Mei lalu. 
Usulan yang mempersulit seseorang untuk masuk ke AS ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump berjanji mengimplementasikan "pengujian ekstrem" pada orang asing yang ingin masuk AS. Tujuannya adalah untuk melawan terorisme. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR