BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pelelangan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 461 paket selama semester I tahun 2018 ini dengan nilai Rp1,6 triliun dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis menjelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017, pengadaan barang dan jasa ditangani Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) guna meningkatkan kinerja pada seluruh OPD.
"Sampai dengan bulan Juni ini, telah terdapat 461 lelang yang terselesaikan dengan pagu anggaran Rp1,6 triliun," kata Hamartoni dalam Rapat Koordinasi PBJ Pemprov tahun 2018 di Hotel Horison, Bandar Lampung, Selasa (3/7/2018).
Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI telah melakukan berbagai perbaikan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
"Ini adalah sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Terlebih pendampingan dari bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sektor ini," ujarnya.
Mulai tahun 2019, lanjutnya, proses PBJ akan semakin berkembang efektif dan efisien dengan diterapkannya e-planning dan E-Budgeting. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa baik dalam kelembagaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Kita berharap di 2019 seluruhnya sudah terintergrasi e-planing dan e-budgeting untuk meningkatkan keterpaduan langkah antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel dan transparan," tuturnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR