KOTABUMI (Lampost.co) -- Seluruh pejabat di Kabupaten Lampung Utara dikembalikan jabatannya ke tempat asalnya, Senin (4/6/2018). Setelah dianulir oleh Kementrian Dalam Negeri karena tidak ada persetujuan atau rekomendasi. Termasuk dua kepala dinas yang dinon-jobkan, yakni Kepala DPUPR Lampura Syahbudin dan DPMD, Wahab.

Berdasarkan pantauan Lampost.co di lapangan, para pejabat yang terkena dampak roling menerima surat keputusan Plt Bupati Lampura Sri Widodo pengembalian tugas sebelumnya. Mulai dari eslon IV sampai III, sesuai dengan arahan dari kemendagri dalam surat keputusan bersama seperti surat beredar luas di dalam daring.



Baca juga: Puluhan ASN Pertanyakan Legalitas Rolling di Pemkab Lampura

"Sesuai dengan perintah pimpinan (Kemendagri) kita lakukan pencabutan SK roling Plt Bupati Lampura dilakukan berberapa waktu lalu itu," kata Sekdakab Lampura Samsir usai mengikuti rapat bersama Kemendagri di ruang Bupati.

Saat ditanya terkait sebab-akibat pencabutan roling karena bermasalah, Samsir enggan menjelaskan secara rinci. Hanya menegaskan tidak ada masalah roling yang dilakukan sebelumnya. Walaupun sejumlah aturan telah dihiraukan, sehingga menuai kontroversi di tingkat masyarakat.

"Kalau itu tidak ada masalah, saat ini kami hanya menjalankan perintah atasan," terang sambil berlalu.

Sementara itu, tim Kemendagri bersama pemerintah Provinsi Lampung turun langsung guna melihat langsung proses pemindahan tugas tersebut. Agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami kesini hanya untuk melihat situasi penataan ulang kembali pegawai disini, kalau permasalahan roling itu tidak ada," kata Wisnu Wijaya, salah seorang pegawai Kemendagri.

 

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR