KOMISI Pemilihan Umum Lampung mengumumkan daftar calon legislatif sementara (DCS) dua pekan lalu. Sesuai mekanisme pemilihan, KPU meminta tanggapan masyarakat atas nama-nama yang tercantum dalam DCS tersebut hingga besok.

Selama tahapan tersebut, sejumlah laporan dari masyarakat telah masuk ke KPU, khususnya tentang caleg bermasalah. Berdasarkan catatan KPU, untuk DPRD Lampung terdapat enam caleg bermasalah.



Tiga caleg terindikasi terlibat kasus korupsi yakni dari Golkar, PAN, dan Demokrat. Satu caleg terindikasi terlibat kasus narkoba dari Gerindra, satu caleg terindikasi terlibat kasus asusila dari Golkar, dan satu caleg terindikasi terlibat kasus utang-piutang pribadi dari Demokrat.

Namun, semua data tersebut hanya sebatas laporan dari masyarakat. KPU kemudian akan mengklarifikasi ke partai politik pengusung caleg untuk memastikan kebenarannya. Parpol wajib memberikan klarifikasi sebelum KPU menggelar pleno penyusunan daftar calon tetap (DCT) pada 1—3 September 2018 untuk kemudian resmi ditetapkan sebagai caleg pada 21—23 September mendatang.

Satu hal yang layak mendapat pujian, ternyata masyarakat Lampung sangat proaktif terhadap pergelaran Pemilu 2019. Munculnya laporan tersebut membuktikan filter politik tidak semata-mata ditentukan penyelenggara dan parpol peserta pemilu, tetapi juga dilakukan masyarakat. Hal ini membuktikan betapa masyarakat kita sangat berharap seluruh caleg terpilih benar-benar memiliki integritas yakni seiyanya antara kata dan perbuatan.

Andai nanti ada caleg terpilih terbukti pernah terlibat kasus korupsi, caleg tersebut kurang memiliki legitimasi saat mendukung program pemberantasan korupsi. Demikian pula untuk kasus yang lain, seperti kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Itu sebabnya parpol harus memberikan klarifikasi yang benar dan jelas tentang caleg yang diusung kepada KPU. Jika ada caleg yang benar-benar melanggar peraturan KPU, sebaiknya segera diganti dengan nama lain karena selain dapat menggerus citra parpol juga untuk menghindari persoalan pada kemudian hari.

Namun, jika laporan masyarakat tersebut tidak benar, parpol harus berani membela caleg yang diusung berdasar landasan hukum yang kuat. Sebab, tidak menutup kemungkinan laporan masyarakat yang masuk ke KPU tidak disertai bukti-bukti yang sah.

Parpol sebagai kawah candradimuka untuk mencetak pemimpin berkualitas seharusnya dapat menyaring caleg sejak dari internal sebelum ditawarkan ke ajang pemilu. Langkah tersebut merupakan rangkaian dari cita-cita besar bangsa ini untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bersih.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR