PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2019 masih beberapa bulan ke depan, tetapi hangatnya kontestasi sudah begitu terasa, terutama di jagat maya. Tiap-tiap tim sukses beradu strategi agar calon yang dipilihnya dapat mengambil hati masyarakat.

Hal tersebut tentu sah-sah saja. Akan tetapi, yang menjadi persoalan ialah warna yang disuguhkan dalam pertarungan politik sering kali pekat, bukan warna-warni yang mencerahkan, karena kemenanganlah satu-sa­tunya tujuan. Ragam cara, meskipun bertentangan dengan akal sehat, sah saja dilakukan. Isu apa pun digoreng dengan maksud menyerang pihak yang berseberangan. Hal ini tentu tidak sehat untuk laju demokrasi di Indonesia.



Salah satu hal yang menyedihkan ialah masih maraknya hoaks. Mirisnya, mereka yang menebar berita bohong dan ujaran kebencian seolah tak peduli informasi yang dibagikan tersebut memecah belah bangsa ini. Siapa pun dapat terperangkap jeratan hoaks, tak pandang tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan.

Posisi Sekolah     

Merujuk pada kondisi politik yang sedemikian pelik, pertanyaan yang patut diajukan ialah bagaimana sesungguhnya posisi sekolah dalam situasi politik saat ini? Pertanyaan ini utamanya diajukan untuk level sekolah menengah, seperti SMA/SMK/MA sederajat. Ada dua hal yang menyebabkan pertanyaan itu penting untuk diajukan.

Pertama, anak-anak yang duduk di level sekolah menengah merupakan pemilih pemula yang memerlukan edukasi yang memadai dalam persoalan politik. Kedua, persoalan politik memang begitu mendominasi pemberitaan maupun obrolan di ruang nyata maupun maya sehingga relatif sulit untuk menegasikannya, termasuk di ruang pendidikan.

Maka, daripada menolaknya, lebih baik membicarakannya di ruang-ruang pendidikan dengan tujuan memberikan pencerahan. Yang perlu ditolak bukan membahas isu politiknya, melainkan aktivitas politik praktis yang partisan, apalagi jika diiringi dengan ajakan-ajakan penuh hasutan dan mengadu domba.

Lalu, pola pendidikan seperti apa yang memungkinkan anak mendapatkan pendidikan politik memadai? Ada dua arena yang memungkinkan anak mendapatkan pendidikan politik di sekolah. Pertama, arena pembelajaran. Materi pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan, yakni pelajaran PPKn, Sosiologi, Sejarah, dan pelajaran ilmu sosial lainnya sangat memungkinkan untuk menguatkan cara pandang mengenai politik yang demokratis.

Dalam proses pembelajaran, pendidikan politik tentu saja tidak dapat dilakukan melalui pembelajaran satu arah, yakni guru memberikan materi politik dan siswa hanya mendengarkan. Pola tersebut dalam pandangan Freire (2008) disebut pendidikan gaya bank. Anak diam mendengarkan, sedangkan guru berceramah tentang situasi politik negeri ini. Model pendidikan gaya bank ini hanya akan menyuburkan generasi yang antidialog dan mudah didoktrinasi. Sebab, model pendidikan ini tidak memberi ruang terjadinya diskusi antara guru dan siswa.

Proses pembelajaran yang sangat mungkin untuk pembelajaran politik ialah melalui pembelajaran hadap masalah (problem posing). Realitas politik yang hari-hari ini terjadi, misalnya, disajikan di dalam proses pembelajaran di kelas dan kemudian diperdebatkan secara kritis. Ada proses pertukaran gagasan di sini. Dalam proses ini, terdapat ruang bagi siswa untuk mengkritisi pandangan gurunya (Freire, 2008). Syarat utamanya ialah guru harus legawa dikritisi pandangannya. Ini bukan sesuatu yang mudah.

Efek baiknya, dengan pola pendidikan hadap masalah ini, anak-anak muda akan lebih kritis dalam memandang setiap persoalan. Daya kritis yang memadai akan membuat mereka tidak mudah percaya sehingga setiap hal akan selalu dipertanyakan. Bangunan berita hoaks yang rapuh validitasnya tak akan menjebol nalar mereka yang kritis.

Kedua, arena aktivitas organisasi sekolah, yakni melalui OSIS atau organisasi lainnya. Melalui aktivitas di pergerakan organisasi, mereka berlatih menyampaikan argumentasi, berkomunikasi dengan pihak yang berbeda pandangan, ataupun berupaya agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Ruang ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kedewasaan berpolitik siswa. Mereka berkesempatan untuk berhadap-hadapan langsung dengan persoalan yang ada di masyarakat. Di sinilah mereka terlatih dalam memetakan beragam persoalan yang ada di masyarakat.

Bangunan Kultur Egaliter

Situasi tersebut hanya mungkin diciptakan di lingkungan sekolah yang memiliki bangunan kultur egaliter yang kuat. Bangunan itu hadir ketika relasi yang dibangun bukan berdasarkan dominasi, melainkan berbasis kesetaraan antara guru dan siswa. Kultur egaliter ini bukan se­suatu yang mudah untuk dikreasikan. Kultur egaliter hanya terbangun karena adanya semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang kukuh. Pendidikan sebagai sarana humanisasi akan dapat beroperasional secara optimal ketika fundamen ini dapat diwujudkan.

Orientasi sekolah yang cenderung pada penguatan akademik dan menegasikan pembangunan karakter kebangsaan ialah salah satu faktor yang mempersulit untuk membangun kultur egaliter di sekolah. Misalnya saja, indikator keberhasilan sekolah lebih banyak dinilai dari banyaknya siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Sementara itu, bagaimana mengonstruksi anak-anak yang memiliki kesadaran penuh sebagai warga negara Indonesia sering kali terabaikan dalam proses pendidikan di sekolah.

Posisi sekolah negeri untuk menjadi ruang temu antarinsan yang berbeda secara sosial, ekonomi, suku, budaya, maupun agama, misalnya, belum optimal dimanfaatkan. Padahal, perjumpaan antarkultur yang mengedepankan kesetaraan harus didesain secara sistematik oleh sekolah, baik melalui teori maupun praktik-praktik nyata. Kultur egaliter dan pemahaman memadai tentang perbedaan yang dibangun di sekolah akan menjadi ingatan kolektif anak-anak didik.

Jikalau sekolah dapat mengoptimalkan posisi tersebut, niscaya, persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak akan mudah tergoyahkan, sebab anak-anak akan semakin kuat pandangannya mengenai Indonesia yang dibangun oleh keragaman kultur dan tidak boleh dipecah-belah siapa pun, atas alasan apa pun.

Kontestasi politik yang ada saat ini merupakan mekanisme demokrasi yang lazim dan harus ditempuh agar menghasilkan sosok pemimpin yang merupakan representasi dari suara rakyat. Bukan arena pertarungan yang membuat kita mudah dipecah-belah.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR