DALAM sidang BPUPKI, para founding fathers memiliki kesadaran bersama untuk membangun Indonesia bersendikan suasana kebatinan bangsa Indonesia. Suasana kebatinan Indonesia bersumberkan pada kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yang tercermin dari persekutuan masyarakat adat. Suasana kebatinan dimaksud adalah kehidupan masyarakat yang bercirikan kolektivisme.

Secara prinsip, para founding fathers menyetujui cita negara Indonesia tidak bersifat individualistik, tetapi kolektivistik. Kolektivisme itu sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia dan merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia yang masih bertahan pada masyarakat adat.



Kolektivisme memandang individu merupakan bagian dari masyarakat. Kolektif bermakna satu-kesatuan dalam arti sosiologis. Kolektif bisa berwujud sebuah bangsa sebagai kumpulan yang berbahasa satu, beradat-istiadat khusus, dan mempunyai kebiasaan tersendiri (Lysen: 1959). Sistem kolektivis dapat digambarkan sebagai pengorganisasian secara sengaja seluruh kerja masyarakat demi suatu tujuan sosial yang pasti (Frederich A Hayek: 2011).

Eksistensi individu pada masyarakat kolektif hanya jika dan sejauh dia bekerja demi tujuan-tujuan bersama yang diakui dan bahwa dia mendapatkan keseluruhan martabatnya hanya dari keanggotaan di dalam komunitasnya. Kolektivisme dapat dipahami sebagai pola sosial. Antarindividu memiliki ikatan emosional, saling bergantung, dan saling mempengaruhi dengan individu lain. Individu dalam masyarakat kolektif mendefinisikan diri sebagai bagian dari kelompoknya dan tujuan kolektif menjadi prioritas di atas tujuan pribadi.

Kolektivisme Sekala Brak

Pemaknaan kolektif seperti itulah yang tumbuh dalam masyarakat adat di Nusantara, termasuk masyarakat adat Sekala Brak. Sekala Brak sebagai kesatuan politik telah berakhir. Akan tetapi, sebagai kesatuan budaya (cultural based), adat Sekala Brak masih terwarisi dan nilai-nilai serta maknanya masih terbaca hingga saat ini. Pengaruh Sekala Brak dalam kebudayaan Lampung masih memiliki pengaruh sampai saat ini.

Kehidupan berbasis adat Sekala Brak—dalam konteks ini adalah Sekala Brak setelah mendapat pengaruh Empat Umpu peletak dasar sistem Sai Batin—masih bertahan dan terus berkembang. Adat dan tradisi Sekala Brak masih menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung, khususnya yang berasal atau mengidentifikasi diri sebagai keturunan Sekala Brak dan kebudayaan tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi penguatan nilai budaya bangsa.

Sejak pertama kali mengunjungi Sekala Brak, sekitar tahun 2004, melihat dan mengamati segala yang ada pada masyarakat Sai Batin, terbaca dengan jelas kedudukan dan peran penting Sekala Brak sebagai sebuah peradaban yang lengkap, terwariskan dari generasi ke generasi. Sekala Brak kokoh berdiri sebagai tiang sangga utama pembangun masyarakat.

Sebagai sistem sosial, masyarakat adat Sekala Brak kuat mencirikan masyarakat kolektif. Tiap individu mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kesatuan, memiliki peran, dan karena itu eksistensinya diakui dalam masyarakat adat. Relasi antara pemimpin dan masyarakatnya, sebagaimana lazim dalam masyarakat kolektif, bercirikan integralistik, persatuan yang kokoh dengan dasar darah (keturunan) dan daerah.

Kehadiran Sekala Brak dengan sistem Sai Batin menjadi penanda perubahan besar, selaras dengan gelombang perubahan besar yang terjadi di Nusantara, yaitu masuknya peradaban Islam ke Nusantara. Melalui Umpu Belunguh, Umpu Bejalan Diway, Umpu Pernong, dan Umpu Nyerupa, sistem Sai Batin menjadi landasan struktur sosial di Sekala Brak. Sistem tersebut mengatur masalah hak individu dan hak masyarakat, pola kepemilikan, dan pola pemerintahan. 

Bahkan, dalam penelusuran penulis selama beberapa tahun, kebudayaan Sekala Brak hidup dan berkembang di luar wilayah Lampung Barat, menunjukkan bahwa Sekala Brak merupakan peradaban yang hidup dan terus berkembang. Tantangan sejarah peradaban untuk tetap bertahan dari generasi ke generasi sudah dijawab oleh Kepaksian Sekala Brak.

Pasca-Proklamasi, Kepaksian Sekala Brak dengan kesadaran penuh mengakui sebagai bagian dari serpihan mozaik untuk menyusun kesatuan negara Indonesia. Sejak itu, Kepaksian Sekala Brak bukan lagi sebagai kesatuan politik sejenis kerajaan, melainkan menjadi kesatuan masyarakat adat.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan, “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Selain dalam penjelasan UUD, kedudukan kerajaan Nusantara diatur dalam UU No. 22 tahun 1948, pada Pasal 1 Ayat (2): “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul, dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam Ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 18 Ayat (5) kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Pengaturan sejenis juga dapat ditemui dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1957. Namun, amanat seperti tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 dan UU turunannya, yang meletakkan daerah yang memiliki kesatuan masyarakat adat sebagai daerah istimewa belum dapat sepenuhnya dilaksanakan.

Merancang Masa Depan

Reformasi 1998 yang diikuti dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/MPR menjadi momentum penting bangsa Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan penghormatan atas hak asasi manusia. Anggota MPR hasil Pemilu 1999 telah berhasil melakukan amandemen UUD 1945 dan menjadikan demokrasi, hak asasi manusia, otonomi daerah sebagai cita negara “Indonesia Baru”.

Pasal 18B Ayat (2) UUD Amendemen menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian Pasal 28I Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan demikian, amendemen UUD 1945 dengan cita negara baru yang dianut di dalamnya telah memberi peluang lebih besar bagi proses inkorporasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Dengan otonomi daerah, tercipta peluang lahirnya peraturan daerah berbasis hukum adat.

Kita sependapat bahwa zaman telah berubah, paradigma global juga berubah, dan karena itu strategi kebudayaan juga perlu diubah. Dalam tataran yang lebih tinggi, spirit kolektivisme yang menjadi fondasi negara, yang bersumber dari kebudayaan Nusantara, telah berubah menjadi individualisme. Terhadap segala perubahan tersebut, sejauh mana kebudayaan Sekala Brak dapat berkontribusi?

Di tengah revolusi wireless dan kemajuan teknologi, manusia dituntut untuk merancang gagasan-gagasan besar tentang kebudayaan. Kebudayaan seperti apa yang akan dikreasi manusia untuk menghadapi populasi penduduk akibat stem cell atau regenerasi sel, kebudayaan seperti apa yang akan dikreasi untuk menghadapi lapangan pekerjaan “manusiawi” ketika banyak hal telah dilakukan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ditanamkan pada suatu sistem yang dapat diatur secara ilmiah.

Dan, yang sangat penting adalah bagaimana merancang kebudayaan yang dapat mewariskan nilai-nilai kemanusiaan, agar manusia tetap menjadi manusia dengan seperangkat gagasan, perasaan, dan relasi yang dibangun. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu dijawab kebudayaan Sekala Brak.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR