PRINGSEWU (Lampost.co)--Sejumlah fraksi di DPRD Pringsewu memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna pengesahan Raperda RPJMD dan penyampaian Raperda APBD tahun 2018, Rabu (8/11/2017).

Paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Ilyasa, dihadiri Wakil Ketua Sagang Nainggolan, para anggota dewan, Bupati Sujadi dan Wakil Bupati Fauzi,seluruh OPD termasuk Sekkab A. Budiman.



Anton Subagyo juru bicara Fraksi Golkar menyarankan kelembagaan perizinan satu pintu di tahun 2018 diharapkan terealisasi, sehingga masyarakat atau calon pengusaha cukup datang di satu kantor, tidak seperti saat ini harus mengurus sendiri ke berbagai kantor. "Ini bisa memperlambat proses perizinan dan dampaknya akan menghambat pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Jubir PAN, Painto, mempertanyakan APBD tahun 2018 disusun defisit sebesar Rp18 miliar, jika dibandingkan dengan APBD 2017. Dia menjelaskan APBD tahun 2018 diproyeksikan Rp1,1 triliun.
Painto juga mengeritik pencapaian pajak daerah 2017 yang hanya teralisasi Rp77 miliar. Painto juga berharap target pajak daerah sebesar Rp124 miliar di tahun 2018 bisa terealisasi. Pihaknya juga mempertanyakan apakah Pemkab sudah mempunyai data base wajib pajak.  "Jika data base saja belum ada, mustahuil bisa mengejar target", ungkapnya.
Menurutnya, dengan besaran belanja langsung sebesar Rp500 miliar dan belanja tidak langsung Rp600 miliar. Dengan alokasi tersebut PAN menyarankan agar membuat program kerja yang jeli dan capaian prioritas.

Heri  Prowikaz jubir Fraksi Gerindra, mengatakan target PAD dan retribusi belum digali secara maksimal. Belum berlakunya NJOP secara benar, OPD kurang inovatif dalam menggali potensi pajak dan pembangunan jalan tidak dilakukan sepotong-sepotong. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR