LIWA (Lampost.co) -- Fraksi Lambar Bersatu yakni gabungan Partai Politik Nasdem dan PKPI di DPRD Lampung Barat, mempertanyakan soal penetapan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui OPD terkait, Selasa (11/6/2019).

Hal itu disampaikan oleh jurubicara Fraksi Lambar Bersatu Erwin Suhendra saat menyampaikan pemandangan umum fraksi atas penyampaian nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Lambar TA 2018 dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum DPRD, Selasa (11/6/2019).



Hal itu kata Erwin, disampaikan karena pihaknya telah mendengar banyaknya keluhan dan keberatan dari masyarakat karena besaran tagihan PBB yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi bangunan. Dimana ada objek PBB yang kondisi ukuran bangunan lebih besar tetapi jumlah tagihan PBB-nya ada yang sama dengan rumah yang ukuranya lebih kecil. Bahkan sebaliknya, ada rumah yang kondisinya sederhana tetapi pajak yang harus dibayarkan lebih tinggi dari bangunan yang lebih besar.

"Ada ukuran tanah yang lebih luas tetapi jumlah pajaknya sama dengan tanah yang luasanya lebih kecil. Karena itu diharapakan dapat memberikan penjelasan tentang sistem perhitungan penetapan besaran pajak yang ditetapkan untuk satu objek PBB," ujarnya.

Disisi lain Erwin juga meminta penjelasan tentang payung hukum proses penerimaan tenaga honor daerah, yang pada tahun lalu dilaksanakan di Bandar Lampung. Ia meminta agar proses penerimaan tenaga honor daerah ini untuk dikaji ulang. Sebab lanjutnya, sistem penerimaan seperti ini akan berpengaruh bahkan tidak memberikan kesempatan kepada tenaga honor yang sudah lama mengabdi.

Sementara itu, jurubicara fraksi Demokrat Heri Gunawan, dalam pemandangan umumnya menyoroti status BUMD Pesagi Mandiri Perkasa yang keberadaanya ibarat hidup segan matipun tak mau.

"Apakah keberadaan BUMD Pesagi Mandiri Perkasa ini masih berlanjut atau sudah diberhentikan. Kemudian jika berlanjut, apakah keberadaan pembiayaanya sudah mampu mandiri dan sudah mampu berkontribusi untuk PAD atau sebaliknya justru gulung tikar," kata dia.

Kemudian jurubicara fraksi Golkar Ismun Zani, meminta agar bupati segera  menindaklanjuti sejumlah pejabat yang masih berstatus Plt. Sejumlah jabatan yang statusnya masih di Plt-kan agar segera diproses sesuai prosedur. Tujuanya agar program dan proses birokrasi tidak terhambat.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR