Jakarta (Lampost.co): Agung HM Prasetyo menegaskan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan kemanusiaan. Ia menilai hukuman tambahan perlu diterapkan seperti pencabutan izin terhadap korporasi penyebab bencana nasional.

"Kalau memang keterlibatan korporasi terbukti, ya kita akan menuntut hukuman tambahan pencabutan izin dari perkebunan-perkebunan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 20 September 2019.



Ia mengemukakan, saat ini Korps Adhyaksa telah menerima 166 berkas perkara karhutla, di antaranya 7 korporasi dan perorangan. Namun Prasetyo tidak merinci berapa jumlah tersangka yang disertakan dalam berkas perkara itu.

Kasus pembakaran hutan, sambung dia, harus ditangani sungguh-sungguh. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu proses penanganannya agar kejadian serupa tidak terulang.

 

"Satu hal yang menarik, kalau selama ini kita ekspor asap ke negara tetangga, ternyata di antara pelakunya justru perkebunan yang pemiliknya adalah negara tetangga itu. Kita harapkan mereka juga memahami dan ikut berkontribusi untuk memadamkan atau membantu kelancaran proses penegakan hukum."

Ia menambahkan, jajaran kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di lokasi kebakaran juga sudah diinstruksikan untuk memberikan atensi khusus. Kejaksaan tidak lagi menganggap kasus itu sebagai kebakaran biasa, melainkan pembakaran karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

"Jumlah kasus karhutla banyak dan nanti akan kita bentuk tim penanganan perkara dengan sungguh-sungguh. Bila diperlukan akan kita kirim jaksa dari Kejaksaan Agung," pungkasnya. 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR