JERAT narkotika makin melebar ke mana-mana. Bukan hanya kalangan biasa, peredaran narkoba sudah melibatkan oknum aparat hukum seperti polisi dan sipir. 

Iming-iming imbalan besar dari penjualan barang terlarang itu sangat menggoda. Pekan lalu, Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Lampung menangkap oknum polisi dan sipir Lembaga Pemasyarakatan Kalianda yang terlibat jaringan narkotika dari dalam LP.



Jumlah barang bukti yang disita pun cukup besar. Selain diperoleh 5 kilogram sabu-sabu dan 5.100 butir pil ekstasi bernilai miliaran rupiah, juga didapati uang tunai Rp200 juta. 
Disusul kemudian, delapan anggota Polres Tulangbawang terbukti positif mengonsumsi narkotika. Para penegak hukum itu ditangkap di tempat hiburan di Tulangbawang.

Peredaran narkotika telah membentuk jaringan yang semakin hari makin luas jangkauannya. LP yang sejatinya sebagai tempat pembinaan, menyadarkan, dan memperbaiki diri para pelanggar hukum justru menjadi tempat nyaman bagi pelaku menjalankan bisnisnya. Kepala LP pun diduga menikmati uang dari bisnis itu. 

Kerja sama bandar narkotika, pengedar, dan oknum aparat inilah yang kian memuluskan peredaran narkotika di Tanah Air. Negara ini pun menjadi pasar utama internasional serta surga bagi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Terlebih permintaan terhadap narkotika terus meningkat. 

Tahun 2017 lalu, BNN mengungkap 46.537 kasus narkotika di seluruh wilayah Indonesia dengan barang bukti berupa 4,71 ton sabu-sabu, 151,22 ton ganja, dan 2.940.748 butir pil ekstasi, serta 627,84 kilogram pil ekstasi. Dari kasus itu BNN menangkap 58.365 tersangka, 34 tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan 79 tersangka yang mencoba melawan petugas ditembak mati. 

Belum lagi barang bukti hasil dari TPPU terkait kejahatan narkotika seperti kendaraan bermotor, properti, tanah, perhiasan, uang tunai, dan uang dalam rekening yang jumlahnya mencapai Rp105 miliar. Pengungkapan ini bisa jadi hanya puncak gunung es dari seluruh jaringan narkotika di Tanah Air.

Tentu hal itu tidak boleh terus dibiarkan. Anak-anak kita di masa depan yang akan terancam dampak penyalahgunaan narkotika. Sudah sepatutnya permasalahan narkotika dituntaskan hingga akar-akarnya. 

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pun dianggap tidak relevan dengan perkembangan peredaran saat ini. DPR dan Pemerintah harus segera melakukan revisi UU ini sehingga ada payung hukum yang lebih luas untuk menjerat para pelaku kejahatan narkotika. 

Aparat penegak hukum pun harus tegas. Jangan timbul anggapan hukum di negara ini bisa dibeli. Mulai dari BNNP, kepolisian, Kemenkumham tidak boleh tebang pilih dalam memberi hukuman pada oknum yang terlibat. Hukum berat orang-orang yang berperan menghancurkan masa depan bangsa ini melalui narkotika.

Hukuman melalui mutasi tidak akan menimbulkan efek jera. Oknum aparat yang terlibat mesti dihukum berat, kurungan penjara hingga pemecatan dengan tidak hormat. Semua pihak di negeri ini harus berani menyapu bersih jalur peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR