BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukuman (LBH) Bandar Lampung Sudah sejak awal melihat persoalan kasus yang menjerat warga negara asing (WNA) atas nama Yang Cih Jung (53) dan Muhammad Ade Hendrik bakal masuk proses hukum hingga persidangan, karena menurut Direktur LBH Alian Setiadi perusahan yang berdiri disekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan pelanggaran yang harus ditindak tegas.

Alian mengatakan, berdasarkan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) juto Pasal 40 UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ke 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP,  hukuman pidana penjara untuk keduanya sudah sesuai, belum lagi keduanya diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp1,5 miliar.



" Kalau dari sisi hukum kami lihat sudah sesuai, hanya saja LBH menyayangkan tidak ada perintah tegas dari Majelis Hakim untuk menyelidiki lebih dalam siapa saja yang sudah mengeluarkan surat izin untuk perusahan tersebut," kata Alian.

Semestinya lanjut Alian, persoalan kerusakan Bukit Barisan Selatan harus didalami. Jika tidak, maka akan ada lagi pengusaha-pengusaha yang berani merambah hutan di TNBBS itu. "Semestinya diberi sanksi tambahan, selain pidana penjara, uang denda mereka juga diwajibkan memperbaiki yang telah dirusak selama ini," katanya.

Alian mendesak aparat penegak hukum menyelidiki siapa saja yang telah mengeluarkan surat sehingga perusahan tersebut berani merambah serta membuka perusahan disekitar TNBBS,

"Harus dituntaskan, mereka membuka usaha itukan pastinya ada yang memberi izin. Nah, yang memberi izin ini harus dipidana juga, enggak mungkin mereka berani membuka kalau nggak diizinkan," katanya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR