BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengawasi proses penjaringan dan penjaringan partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Mahar politik menjadi sorotan oleh pengawas pemilu tersebiut.

Calon dan partai politik yang memberi dan menerima mahar harus ditindak tegas. Hal tersebut juga sudah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Bagi pasangan calon yang memberikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan. Hal ini sesuai pasal 47 Ayat 5 UU Pilkada.



Sementara bagi partai politik penerima mahar, akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ini diatur dalam pasal 47 Ayat 2 UU Pilkada. Bukan hanya sanksi administrasi yang akan dikenakan, tetapi oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187b UU Pilkada. Ancaman pidananya adalah penjara 72 bulan dan denda Rp300 juta.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa pihaknya memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pesta demokrasi disetiap tahapan secara melekat. Khoir juga menegaskan bahwa mahar politik tidak boleh dilakukan karena ada sanksi berat yang bisa dikenakan. "Kita awasi. Tidak boleh ada mahar politik," katanya kepada Lampung Post, Jumat, 13 September 2019.

Kemudian Khoir juga mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga marwah demokrasi yang santun dan berintegritas. Semua pihak baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu baik parpol maupun calon memberikan contoh yang baik di masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak untuk melaporkan apabila ada informasi atau temuan mengenai hal tersebut.

"Jika terbukti, sanksinya parpol tidak bisa mengusung calon untul Pilkada selanjutnya. Kalau ada informasi bisa disampaiakan kepada kami, nanti kami lakukan investigasi," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR