MOMEN hari raya biasanya menjadi waktu yang tepat untuk saling berbagi. Sayangnya, momen ini juga kerap menjadi kamuflase pihak-pihak tertentu untuk memberikan gratifikasi pada para penyelenggara negara.

Menjelang Hari Raya Idulfitri seperti saat ini, tak heran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengingatkan para pejabat untuk tidak menerima gratifikasi Lebaran. Apalagi jika pemberian itu terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Jangan sampai ada udang di balik batu, akan ada sanksi pidana atas penerimaan itu. 



Melalui surat edaran pada 8 Mei 2019 soal imbauan penerimaan gratifikasi terkait Idulfitri, dijelaskan bila penerimaan gratifikasi berbentuk makanan yang mudah rusak, KPK mengimbau agar menyalurkannya ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang membutuhkan. Namun, si pejabat mesti melaporkan dahulu penerimaan itu kepada masing-masing instansi, disertai penjelasan taksiran harga dan menyimpan dokumentasi penyerahan.

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi sehubungan dengan jabatannya harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari setelah penerimaan. Kalau tidak, para pejabat bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain menerima, para penyelenggara negara juga dilarang meminta tunjangan hari raya atau sumbangan baik atas nama individu ataupun institusi karena berkenaan juga dengan tindak pidana korupsi.

Tidak hanya itu, KPK mengimbau pemimpin instansi agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Semestinya imbauan KPK ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimanapun aturan tetaplah aturan yang semestinya dipatuhi. Sayangnya, masih ada saja yang mencoba memberikan gratifikasi, meski jumlahnya turun dalam dua tahun terakhir. 

KPK mencatat dalam periode 2017—2018, jumlah pelaporan gratifikasi Lebaran menurun. Pada 2017, KPK menerima sekitar 172 laporan gratifikasi Lebaran yang terdiri dari 40 laporan dari kementerian dan lembaga, 50 laporan dari pemda; dan 82 laporan dari BUMN dengan nilai gratifikasi mencapai Rp161,66 juta.

Sedangkan pada Lebaran 2018, jumlah itu turun sekitar 11% menjadi 153 laporan yang terdiri dari 54 laporan kementerian atau lembaga, 40 laporan dari pemda, dan 58 laporan dari BUMN. Tapi nilai total pelaporan gratifikasi meningkat menjadi Rp199.531.699.

Kita berharap pada tahun ini gratifikasi terus turun, bukan sekadar angka-angka mengenai jumlah atau nilai yang dilaporkan ke KPK. Bisa jadi ada gratifikasi yang tidak dilaporkan, yang justru nilainya lebih besar.

Terpenting adalah penyelenggara negara sanggup menolak gratifikasi karena bisa jadi itu bentuk lain dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Momen Ramadan ini hendaknya bisa membuat para penyelenggara negara untuk introspeksi diri dan ikut memberantas belit korupsi yang terus menjerat dan membuat negeri ini kian terpuruk.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR