BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kunci mencegah maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memisahkan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Pemprov Lampung.

Raperda tersebut, hingga saat ini sudah selesai dalam tahap naskah akademik yang digodok biro hukum Pemprov Lampung bersama pihak Unila.
Selanjutnya, naskah tersebut sedang dalam proses pengusulan Raperda yang akan dibahas oleh Eksekutif, dan legislatif Provinsi Lampung. Direncanakan sekitar bulan September Raperda tersebut sudah mulai dibahas.



"Jadi kalau sudah ada perdanya, P4GN menjadi kewajiban bagi instansi swasta, pemerintahan, bahkan sampai tingkat desa. Ada satgas, ada sosialisasi tingginya angka prevalensi, dan test urine pun berkala," ujar kepala BNNP Lampung Brigjenpol Tagam Sinaga, Kamis (30/8/2018).

Menurut Tagam, saat ini BNN memang sekadar memberikan surat edaran P4GN, ke puluhan instansi negeri, dan Swasta yang sifatnya bersifat imbauan. "Kita enggak bisa paksa, walau sudah ada beberapa yang kooperatif," katanya.

Karenanya, jika sudah ada payung Hukum berbentuk Perda, jangan heran nanti jika dalam melakukan seleksi peneriman pegawai, instansi swasta melaksanakan test urine, kemudian di instansi pemerintah juga test urine berjalan dan massif, serta terus dilakukan monitoring pencegahan. Bahkan sanksi pemecatan bisa dikenakan pada instansi swasta dan pemerintah.
"Kalau sudah ada payung hukum, wajib nanti, bisa dianggarkan, sampe ke desa ada test urine, ada satgas, kalau gini kan lebih efektif, selain kita ungkap jaringan," katanya.

Namun, harus dipahami setiap pemakai narkoba bukanlah pelaku, melainkan korban. Karenanya, jika ada pengguna, khusunya akan seperti oknum PNS Pemkot Bandar Lampung yang jadi tersangka narkoba lebih diutamakan untuk direhabilitasi.

"Nah sebelum ditangkap juga, jangan sungkan kalau mau berhenti datang ke kita, pasti direhab, di Lampung ada satu rumah sakit Narkoba di Kalianda, itu hanya empat di Indonesia, ada 23 RS yang kerja sama sama kita. Kalau semua ditangkap juga, penjara penuh dan sudah over kapasitas," kata mantan Kapolrestabea Bandung itu.

Di jajaran Polda Lampung sendiri, tak pernah berhenti melakukan pembersihan terhadap oknum yang menjadi pemakai, atau diduga terlibat dengan peredaran narkoba. Berulang kali, Bidpropam Polda Lampung memberikan sanksi, dan melaksanakan pembinaan khusus kepada anggota yang terlibat. 

"Itu salah satu bentuk dari kita, test urine rutin, fakta integritas anggota sudah, sampai penangkapan ,dan sanksi jalan terus," kata Wakapolda Lampung Brigjenpol Angesta Romano Yoyol, Kamis (30/8/2018).

Namun Yoyol juga memberikan keringanan bagi anggota yang terlanjur sudah kecanduan, namun sulit untuk berhenti.
"Dari pada ditangkap, sialhakan datang kami langsung rehab nanti anggota, itu lebih baik," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR