MENJELANG akhir hayatnya, Umar bin Khattab diminta oleh para sahabat agar mengizinkan putranya menjadi khilafah. Namun, Umar dengan tegas menolak dan tidak memberikan restu.

Ia tidak ingin anaknya menjadi pemimpin umat. Cukup cobaan sebagai pemimpin jatuh kepada dirinya saja, tidak kepada anak-anaknya. Umar sangat memahami bahwa menjadi khilafah bukan pekerjaan mudah karena menuntut pertanggungjawaban dunia dan akhirat.



Siapakah yang meragukan kepemimpinan Umar? Selama Umar menjadi pemimpin, hampir dipastikan keteladanan dan kejujuran selalu mengisi kebijakannya. Dialah khilafah yang menjadi panutan bagaimana menjadi pribadi yang mampu memisahkan antara gratifikasi dan suap.

Umar rela menahan lapar agar rakyatknya kenyang. Pakaian yang dikenakan umar jauh dari kata layak karena terdapat bagian tambal sulam. Namun, kondisi fisik dan atribut yang dikenakan Umar tidak mengalangkan keagungan dan keberaniannya dalam memimpin. Umar ditakuti, sekaligus disayangi.

Kisah Umar terus diceritakan setiap saat dari generasi ke generasi agar mampu dicontoh dan diteladani. Namun, kekuasaan yang cenderung mengasyikkan dan sulit sekali dilepaskan. Bahkan, tidak sedikit penguasa yang ingin menjadikan keluarga bagian dari kekuasaan.

Pemilu Legislatif Tahun 2019 menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana pemimpin partai dan kepala daerah mendorong koleganya hingga keluarganya agar duduk juga di kursi kekuasaan. Dalam UU pilkada dan pemilu memang tidak ada larangan untuk membangun dinasti politik.

DPR pernah membuat undang-undang yang membatasi keluarga dalam berkompetisi dalam pemilu dan pilkada. Namun, aturan ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, jabatan publik pun bebas diperebutkan pasangan suami istri atau ayah dan anak, seperti yang dipertontonkan di sejumlah wilayah.

Ada istri yang maju menggantikan suaminya atau anak yang terpilih menggantikan sang ayah. Pilihan terakhir diserahkan kepada pemilih, saat warga berkehendak, maka siapa pun bisa terpilih menjadi pemimpin.

Namun, etika dan kesadaran diri yang kerap dinomorduakan dalam politik. Bukankan sebaiknya kekuasaan diserahkan kepada ahlinya, kepada mereka yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Bukan sekadar orang yang dekat dengan pengurus parpol atau keluarga dari pimpinan partai.

Kini dibutuhkan pemimpin yang sadar diri dan merasa cukup. Nelson Mandela adalah tokoh yang tidak pernah mabuk kekuasaan. Ia cukup menjadi presiden Afrika Selatan selama satu periode.

Mudah-mudahan, kita diberi kebaikan dari kekuasaan yang dititipkan Tuhan. Seperti ucapan Gus Dur, "Tak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian," termasuk saat Anda membela salah satu calon presiden ada pemilu tahun depan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR