LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 19 June
4059
Kategori Nasional
Penulis MTVN
Editor Winarko
LAMPUNG POST | RUU Pemilu Pertaruhkan Citra Pemerintah
Koalisi Kawal Pemilu audiensi dengan pimpinan KPU. Foto: MTVN/M. Sholahaddin Azhar

RUU Pemilu Pertaruhkan Citra Pemerintah

Jakarta (Lampost.co) -- Sikap pemerintah yang memberi sinyal menarik diri dari pembahasan revisi UU Pemilu bisa berakibat buruk. Apalagi berembus isu akan ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dijadikan jalan keluar sepihak.

"Akan menimbulkam kelompok yang mengurangi simpati dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah," kata perwakilan Koalisi Kawal Pemilu Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.

Pemerintah seharusnya mau membahas revisi UU Pemilu luar dalam dan didiskusikan bersama DPR. Apalagi jika menilik inisiatif UU Pemilu yang pada awalnya diajukan pemerintah.

Maka tidak bisa pemerintah meminta berhenti jika ada keinginan yang tak bisa diakomodasi saat revisi. Atau menjadikan hak membuat perppu sebagai senjata pamungkas menggolkan aturan.

"Saya kira seperti itu, carilah jalan keluar jangan malah keluar apalagi mengeluarkan perppu," kata Hadar.

Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu akan mengebut penyelesaian lima isu krusial. Apa pun hasil yang bakal dicapai, Pansus akan mengambil keputusan.

Ketua pansus revisi UU Pemilu Lukman Edy menuturkan, ada dua skenario yang dipakai pansus. Pertama, kesepakatan hasil lobi lintas fraksi terhadap lima isu krusial. Dengan begitu, pansus tinggal menetapkan sebagai keputusan pansus, selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Skenario kedua, bila pembahasan lima isu krusial tidak tercapai secara bulat, akan diambi secara voting. Voting di tingkat pansus lebih dulu. Tapi, bila tidak ada kesepakatan, voting di tingkat paripurna.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak usah merisaukan tarik menarik kepentingan terkait revisi UU Pemilu.

Prinsipnya penyelenggara pemilu harus bekerja berdasarkan aturan, jika saat ini faktanya revisi UU Pemilu belum rampung maka harus kembali ke UU Pemilu lama.

"KPU tetap bisa bekerja, kalau nanti ada perubahan ya nanti penyesuaian. KPU kita tidak harapkan bahwa mereka larut dalam keadaan sekarang," sebur Titi.

Pembahasan RUU Pemilu berputar di isu-isu krusial seputar presidential threshold, parlimentery dan beberapa isu lain. Janji awal revisi aturan akan rampung pada 18 April 2017, namun bergulir hingga 18 Mei 2017.

Terakhir DPR menjanjikan kesepakatan di tingkat pertama dapat dihasilkan pada hari ini. Meski demikian pansus revisi UU Pemilu dan pemerintah tak bisa memastikan kapan revisi UU Pemilu selesai.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv