Jakarta (Lampost.co): Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR tidak mementingkan kualitas dalam penyusunan sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang. Lucius meragukan kualitas sejumlah undang-undang yang dikebut.
 
"Pembahasan RUU yang ngebut oleh DPR bersama pemerintah menjelang akhir periode ini ibarat aksi balapan liar. Semua seperti tak terkendali," kata Lucius, Minggu, 22 September 2019.
 
Formappi mencatat sejumlah rancangan UU dikebut oleh DPR dan pemerintah tanpa mempertimbangkan kualitas, yakni Revisi UU KPK, Revisi UU MD3, Rancangan KUHP, dan Revisi UU Pemasyarakatan. Sejumlah beleid menimbulkan penolakan dari publik lantaran dianggap bermasalah.


Dia menuturkan UU MD3 selama satu periode DPR 2014-2019 sudah direvisi sebanyak tiga kali. Revisi yang terlampau banyak dalam waktu pendek membuktikan undang-undang tersebut bermasalah.
 
Lucius mencontohkan lainnya Revisi UU KPK yang dibahas dalam tempo kurang dari dua minggu. Nasib Revisi UU KPK diragukan kualitasnya ketika pembahasannya begitu singkat. DPR dan pemerintah juga dipandang mengabaikan tahapan sosialisasi materi revisi ke publik.
 
"Kalau hasil UU tak berkualitas dan mengandung banyak pengaturan yang bermasalah, maka sudah pasti selanjutnya uji materi menanti," kata Lucius.
 
Rencana pengesahan yang tergesa-gesa juga terjadi pada Rancangan KUHP dan Revisi UU Pemasyarakatan. Dia menilai secara substansi perlu dibahas lebih komprehensif agar tak ada pasal-pasal bermasalah.
 
"RUU yang mengabaikan rakyat jelas tak berkualitas dan rendah legitimasinya. DPR dan pemerintah kelihatan sewenang-wenang jika memaksakan pengesahan walaupun banyak isu bermasalah di dalamnya," tegas dia.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR