BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Rumah Kolaborasi (Ruko) mendorong pemerintah dan DPRD Lampung untuk menerbitkan Peraturan Daerah terkait pengembangan panas bumi. Sebab, regulasi tersebut bisa memberikan pemanfaatan langsung kepada masyarakatnya khususnya petani.

Koordinator Hukum Rumah Kolaborasi, Warsito menjelaskan Lampung memiliki panas bumi yang sudah unggul di Sini dengan dimulainya pemanfaatan untuk listriknya. Hanya saja, potensi yang dimiliki hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara langsung kepada masyarakat, khususnya petani.



"Panas bumi ini kami ingin bergerak dalam pemanfaat langsung, seperti wisata alam dan pertanian. Namun, untuk mencapai itu ada kendalanya, karena peraturan pemerintahnya belum ada," kata Warsito dalam workshop Media Sustainable Renewable Energi/Energi Terbarukan di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Minggu (3/6/2018).

Kegiatan tersebut digelar dengan bekerjasama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan World Wide Find (WWF) dengan pembicara Kepala Bidang Panas Bumi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, project leader WWF Indonesia Sumatera bagian selatan, dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup.

Dia melanjutkan, Ruko sebagai konsorsium pemberdayaan masyarakat mendorong pemda untuk penyusunan peraturan daerah. "Dengan perda itu, nantinya petani bisa memanfaatkan energi secara langsung, seperti dalam pengeringan kopi, gula aren, sterilisasi media jamur, dan produk pertanian lainnya," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR