BOGOR (Lampost.co)--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ogah menjawab soal beredarnya surat yang mengizinkan PT Pertamina menjual asetnya ke swasta. Surat itu kabarnya ditandatangani oleh Rini dengan tembusan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
"Enggak tahu saya, enggak ingat, tanya saja ke Pertamina," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).
Rini dikabarkan memberikan izin kepada Pertamina untuk menjual aset perusahaan untuk menyelamatkan keuangan perseroan dalam penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM).
Izin tersebut diketahui dari surat yang menyebar dengan nomor surat S-427/MBU/06/2018 mengenai 'Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan PT Pertamina (Persero)' yang ditujukan Rini ke Direksi Pertamina pada 29 Juni 2018.
Ada tiga poin pada surat tersebut. Pertama adalah menyetujui secara prinsip rencana Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan kesehatan keuangan Perseroan, sebagai berikut:

a. Share-down aset-aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada Participating Interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diuayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.



b. Spin-off Unit Bisnis RU IV Cilacap dan Unit Bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm-in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan (RDMP).

c. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM Umum dengan harga keekonomian, seperti Pertashop.

d. Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esensi dari tujuan awal.

Poin kedua, Direksi agar secara simultan menyampaikan kajian komprehensif atas tindakan-tindakan korporasi yang dimaksud. Poin ketiga, dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut Direksi dan Dewan Komisaris agar meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai ketentuan perundang-undangan.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR