BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Petahana M Ridho Ficardo - Bachtiar Basri, resmi melayangkan permohonan gugatan mengenai perselisihan hasil pemilihan (PHP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (11/7/2017).

Hal tersebut tertuang dalam akta pengajuan permohonan pemohon (APPP) nomor: 47/1/PAN.MK/2018 dengan nama pemohon Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 1 yang memberikan kuasa melalui surat kuasa khusus bertanggal 10 Juli 2018 kepada Ahmad Handoko.



Kuasa hukum pasangan calon nomor 1, Ahmad Handoko membenarkan bahwa pihaknya melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan pilkada ulang dan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia.

"Benar tadi kita daftarkan permohonan kepada MK. Untuk tuntutannya yaitu Pilkada ulang dan diskualifikasi calon nomor 3," katanya saat dikonfrimasi Lampost.co.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konsttusi (BP2K), dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Pemohon yang belum lengkap akan diberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR