Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Perhubungan tengah menyusun dan membahas revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek alias taksi online. Revisi hampir rampung.

"Revisi pada dasarnya sudah mendekati 90 persen," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela diskusi kerja sama Ngobrol @tempo dan Forum Perhubungan terkait Efektivitas Program Jembatan Udara dalam Mengurangi Disparitas Harga di Wilayah Indonesia Timur, Red Top Hotel, Pacenongan, Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.



Budi menjelaskan saat ini rancangan revisi masuk dalam tahap diskusi dan uji publik di beberapa kota di Indonesia. Itu merupakan hasil rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

"Tanggal 17 (Oktober) akan kita kumpulkan semua stakeholder supaya mereka meneliti, memahami dan mau mengikuti (rancangan revisi yang ada) tanpa interupsi-interupsi lagi," ucap dia.

Budi belum bisa mengungkapkan pasal apa saja yang pasti masuk dalam revisi peraturan tersebut. Budi menyerahkan kepada semua stakeholder terkait yang dilibatkan dalam pembahasan revisi ini.

"Prinsipnya semua menu kita kasih ke publik. Baru nanti akan kita lihat tanggal 17 (hasil rapat para stakeholder)," ungkap dia.

Meski demikian, Budi sempat membenarkan bahwa pasal terkait penerapan tarif batas bawah akan diberlakukan. Namun, lagi-lagi Budi menyerahkan sepenuhnya pada hasil rapat para pemangku kepentingan di bidang taksi online.

"Pemerintah ingin sekali tetap konsisten memberikan kesempatan bagi online. Tapi pemerintah juga menghargai keberadaan taksi konvensional. Pengaturan ini bukan karena kita suka satu dan tidak suka yang lain, tapi bagaimana kesetaraan itu bisa tercapai. Tanggal 17 akan kumpul setelah itu kita cari cara yang bisa memayungi semua pihak," tandas dia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR