Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah selama tiga tahun terakhir fokus memperbaiki regulasi yang menghambat investasi. Sejumlah aturan yang dinilai tumpang tindih dihapuskan guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Namun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat masih banyak kendala investasi berupa regulasi di tingkat pemerintah daerah, permasalahan pajak, isu tenaga kerja, lahan, dan juga infrastruktur.



"Kendala investasi di pemerintah daerah harus diselesaikan dengan membangun sebuah sistem," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, dalam paparan kinerja 3 Tahun Jokowi-JK, di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.

Menurutnya, kendala utama penghambat investasi di daerah ialah data-data investor yang belum tersimpan secara online. Selain itu, persyaratan dan standar berinvestasi justru dijadikan sebagai prasyarat bagi investor

"BKPM berencana untuk membuat database online yang nantinya bisa dipergunakan oleh BKPM daerah secara gratis," ungkap dia.

Meski demikian, pemerintah berhasil membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tiga jam layanan izin investasi. Hal itu terbukti dari nilai investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami kenaikan sejak 2012. Tercatat di 2016 total investasi yang masuk baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp613 triliun.

"Semester I-2017, total investasi yang masuk sudah mencapai Rp336,7 triliun, atau naik 12,9 persen jika dibanding periode yang sama pada 2016," pungkas mantan Mendag ini.

Adapun Bank Dunia menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business Indonesia dari sebelumnya peringkat 106 kini naik menjadi peringkat 91. Pemeringkatan tersebut dilakukan kepada 190 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Lembaga pemeringkat kredit, Standard & Poor’s (S&P) menyematkan peringkat layak Investasi kepada Indonesia pada Mei lalu. Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memiliki pandangan positif mengenai penilaian kredit Indonesia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR