JAKARTA (Lampost.co) -- Kementerian Perhubungan memastikan aturan baru taksi daring segera terbit dalam dua pekan ini dan akan efektif berlaku pada 1 November 2017 mendatang. Aturan ini sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang sudah tidak berlaku pada 1 November 2017 nanti akibat dari putusan Mahkamah Agung yang telah menganulirnya.
"Iya sebelum 1 November 2017 selesai, target Pak Menko Maritim, minggu ini diterbitkan lalu disosialisasikan sehingga bisa berlaku efektif. Minggu ini draf finalnya ya, kan masih ada beberapa masukan dari beberapa pihak," ujar Sugihardjo usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Dalam rakor tersebuti diharidir dari pihak Kementerian Perhubungan, kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Organda dan operator taksi daring.
Sugihardjo mengatakan sebelum 1 November 2017 atau berlakunya aturan yang baru, maka PM Nomor 26 Tahun 2017 yang sudah dianulir masih berlaku dan tetap dipakai sebagai panduan di daerah. Dia menjelaskan dalam aturan yang baru ini ada beberapa penyesuaian, seperti kepemilikan surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang boleh diatasnamakan pribadi, serta mengharuskan adanya asuransi yang disediakan penyedia aplikasi jasa taksi daring untuk pengemudi dan pengguna.
"Perusahaan angkutan itu kan harus berbadan hukum. Badan hukum bisa PT atau koperasi. Dalam hal perusahaan angkutan berbadan hukum koperasi, sesuai dengan UU Koperasi, dimungkinkan juga perorangan. Karena itu, kepemilikan kendaraannya BPKB maupun STNK-nya boleh atas nama perorangan dan itu berlaku umum, bukan hanya daring. Hal baru lainnya yang diatur adalah asuransi. Asuransi penting untuk melindungi penumpang dan pihak ketiga supaya ada kepastian," jelas Sugihadjo.
Kemudian yang paling krusial dari polemik taksi daring adalah masalah tarif dan kuota. Menurut Sugihardjo, keduanya sangat penting agar terjadi persaingan usaha yang sehat. "Supaya terjadi persaingan usaha sehat, tidak banting-bantingan harga karena nanti akan mematikan yang lain. Khawatir yang dikorbankan adalah aspek keselamatan karena pemeliharaan kendaraan akan terabaikan. Jadi tetap ada kesepakatan antara penyediaan dan pengguna jasa adalah tetap ada batas atas dan bawah," kata Sugihardjo.
Dalam pelaksanaan teknisnya penentuan tarif dan kuota, Sugihardjo menjelaskan untuk kuota ditentukan lembaga pemberi izin dalam hal ini Dinas Perhubungan yang ada di daerah. Tetapi, lanjutnya, jika daerah bingung menentukan kuota, daerah bisa meminta bimbingan pemerintah pusat. Sedangkan untuk tarif , pemerintah pusat yang menentukan besaran tarif batas atas dan batas bawah dengan didahului rekomendasi atau permintaan dari pemerintah daerah."Kalau kuota kita meng-guidance pemerintah daerah yang memberikan izin itu dengan formula yang kita kasih," kata Sugihardjo.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono mengajak semua pengusaha transportasi untk tenang hingga aturan yang baru terbit. "Organda menyambut baik dan mengajak semua kelas pengusaha dan jenis pengusahanya utk tetap tenang karenapengaturan ini kan untuk semua. Jadi untuk teman mitra online, segera mulai uruslah izinnya. Masalah adil tentu implementasinya pasti akan memperhatikan keadilan. Pengaturan itu kan tujuannya memang untuk adil," kata Adrianto.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR