SEBANYAK 84 kardus berisi 400 ribu amplop, setiap amplop berisi uang pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu dengan nilai total Rp8 miliar, ditemukan KPK dalam OTT kasus suap terhadap seorang anggota Komisi VI DPR yang mencalonkan kembali dari DP 2 Jawa Tengah.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidik, uang sebanyak itu disiapkan untuk “operasi fajar” pada Pemilu 17 April 2019, guna meloloskan sang legislator yang kena OTT untuk kembali duduk di DPR periode 2019/2024.



Realitas dana “serangan fajar” hingga Rp8 miliar yang ditukar jadi uang recehan dibagi dalam 400 ribu amplop mencerminkan betapa makin menggilanya praktik money politics.

Juga terkesan betapa repotnya permainan politik tersebut, harus menukar uang sebesar itu ke recehan dan memasukannya satu per satu ke dalam amplop. Bayangkan kalau satu kotak amplop isinya 100 buah, berapa ribu kotak amplop yang harus dibeli.

Lebih ruwet lagi membayangkan bagaimana menyalurkan amplop sebanyak itu dalam “operasi fajar” yang relatif singkat, mungkin terbatas hanya dua hari terakhir menjelang coblosan. Belum lagi, pembagiannya harus secara rahasia, agar tidak tercium jajaran Bawaslu lapisan terbawah, maupun kaki tangan lawan politik di lapangan yang mana oknumnya susah ditebak.

Namun demikian, agaknya semua yang terkesan ruwet itu selama ini berjalan lancar. Kalau kali ini tersandung KPK, soal “serangan fajar” itu masalah ikutan saja, yang kebetulan terkait sumber dananya yang tercium KPK.

Realitas dana “operasi fajar” saja sudah sedemikian besarnya, itu pun belum termasuk biasa pengemasan dan pengorganisasian distribusinya, bisa dibayangkan betapa besar sebenarnya biaya proses politik para aktor politik di negeri ini. Dari contoh kasus yang sedang kita bicarakan ini, betapa akibatnya kinerja politik para aktor tidak lagi sepenuhnya memperjuangkan kepentingan konstituen mereka, tapi lebih pada orientasi kepentingan dirinya mempertahankan status. Tanpa kecuali, dengan kesiapan 24 jam sehari menghadapi risiko kemungkinan OTT dari KPK yang dilakukan tanpa kenal siang atau malam.

Besarnya biaya politik hanya untuk “operasi fajar” saja Rp8 miliar itu, belum lagi biaya kampanye, ada kecenderungan dikehendaki para politisi sendiri yang membuat aturan mainnya, Itu, untuk mengondisikan siapa yang paling kuat uangnya dia yang unggul. Buktinya, untuk kampanye mereka buat tujuh bulan penuh; jelas ini adu tahan modal. ***

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR