LIWA (Lampost.co) -- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan (PBB P2) Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 hingga Jumat (23/8/2018) telah terealisasi sebesar Rp1,627 miliar (44,23%).

Realisasi itu bersumber dari potensi PBB-P2 sebesar Rp3,671 miliar yang bersumber dari 108.601 objek pajak (OP) termasuk PBB dari perusahaan listrik dan menara.



Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lampung Barat Sudarto, Minggu (26/8/2018), mengatakan dari 15 kecamatan di Lambar, persentase realisasi paling tinggi adalah Kecamatan Suoh yakni mencapai 83,96% atau Rp146,9 juta dari target Rp174,9 juta.

Kemudian Kecamatan Bandarnegeri Suoh tercapai 63,28% atau Rp234 juta dari target Rp369,8 juta. Kecamatan Gedungsurian terealisasi 61,17% atau Rp102,8% dari target Rp168,2 juta. Kecamatan Balikbukit terealisasi 56,55% atau Rp265,8 juta dari target Rp470 juta.

Sebaliknya, realisasi terendah yaitu Kecamatan Way Tenong yakni baru mencapai 4,90% atau Rp14,8 juta dari target Rp302,9 juta. Kemudian terendah kedua yaitu Kecamatan Kebuntebu yakni baru terealisasi 16,87% atau Rp23 juta dari target Rp190,1 juta.

Terendah ketiga yaitu Kecamatan Sekincau baru teralisasi 23,38% atau Rp37,9 juta dari target Rp162,5 juta.

Selain realisasi dari 15 kecamatan itu, realisasi PBB P2 itu juga diperoleh dari PBB P2 yang bersumber objek menara telekomunikasi yang tersebar di semua wilayah Lambar. Adapun realisasi PBB dari tower telekomunikasi itu adalah 71,77% atau Rp105,7 juta dari target Rp147,3 juta.

Kemudian dari PLN 1 OP telah terealisasi 100% dari target Rp3,174 juta dan dari PLTA telah terealisasi 100% dari target Rp75,8 juta. Lalu dari Lampung Hydroenergi juga telah terealisasi 100% dari target Rp1,3 juta.

Menurutnya, realisasi itu belum memenuhi angka standar dimana persentase pencapaian baru mencapai 44,32% dari total potensi PBB sebesar Rp3,671 miliar. Diharapkan pada akhir Agustus ini khususnya kecamatan yang realisasinya masih rendah sudah dapat menyetor bahkan diharapkan lunas.

Karena itu pihaknya meminta agar semua  kecamatan untuk segera mengejar dan mengupayakan penagihan agar dalam September mendatang semua sudah 100% lunas. Sebab pada 30 September mendatang adalah jatuh tempo pelunasan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR