KALIANDA (Lampost.co) -- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel dari sektor retribusi penggunaan aset dan kekayaan daerah oleh masyarakat telah mencapai 50 persen dari target Rp40 juta/tahun.

Meskipun target keseluruhan PAD yang dikelola oleh Bagian Perlengkapan Setdakab Lampung Selatan terbilang kecil hanya sekitar Rp40 juta, namun kata Kabag Perlengkapan Setkab Lamsel Delfarizi, mengatakan realisasi PAD tersebut baru efektif berjalan pada pertengahan tahun 2018 ini.



"Alhamdulillah, sudah masuk Rp20 juta hingga saat ini," ujar Delfarizi, Senin (9/7/2018), di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan, penarikan retribusi dari penggarapan lahan aset oleh masyarakat tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

"Kita baru mulai menarik retribusi ini pasca Lebaran tahun 2018 ini. Saat ini sudah masuk Rp20 juta. Kita optimis, bisa mencapai 100 persen sampai dengan akhir tahun," jelasnya.

Delfarizi menambahkan, tahun 2019 ini pihaknya sedang fokus untuk menginventarisir aset-aset/lahan garapan di wilayah Kalianda yang dijadikan sumber PAD.

"Ada beberapa lahan milik Pemkab Lampung Selatan yang bisa dijadikan sumber PAD. Tahun 2018 ini kita selesaikan dulu lahan yang ada di wilayah Kalianda. Selanjutnya, baru kita inventarisir aset-aset di seluruh Lampung Selatan,"tambahnya.

Sebelumnya, Bagian Perlengkapan Setkab Lampung Selatan merincikan, sedikitnya terdapat 10 bidang tanah yang saat ini digarap/disewa oleh masyarakat. Dimana,  lahan yang digarap oleh masing-masing masyarakat seluas antara 1-6 hektare.

"Paling luas 6 hektar, tapi rata-rata yang disewa untuk dimanfaatkan sekitar 1 hektar. Sebagian besar lahan digunakan untuk produksi perkebunan jagung,"kata Delfarizi.

Ia menjelaskan, untuk tarif pemakaian aset kekayaan daerah yakni untuk sewa tanah (lokasi) strategis I untuk kegiatan bisnis Rp2.000/meter/bulan, warung atau bangunan tidak permanen Rp500/meter/bulan, pertanian Rp200/meter/bulan dan untuk kepentingan lainnya Rp150/meter/bulan.

Sementara,  tarif untuk sewa tanah (lokasi) strategis II, untuk kegiatan bisnis Rp750/meter/bulan, warung atau bangunan tidak permanen Rp250/meter/bulan, pertanian Rp150/meter/bulan dan untuk kepentingan lainnya Rp75/meter/bulan.

"Lokasi juga menentukan besaran biaya penyewaan, nilai tarif pemakaian/penggarapan sudah jelas diatur di dalam Perda mau lokasinya agak di dalam mau diluar, inilah nilainya,  jadi gak bisa katanya-katanya lagi," tegasnya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR