SUKADANA--Sejumlah nelayan di Labuhanmeringgai, Lampung Timur, protes karena polisi setempat yang bertugas mengamankan laut setempat membiarkan beroperasinya nelayan yang menggunakan jaring trauler.
Nelayan menilai oknum polisi tersebut telah menerima bagian (suap) dari nelayan pengguna trauler, sehingga mereka tetap bisa beroperasi di laut Labuhanmeringgai.
Nelayan Labuhanmaringgai Zainal, bersama ratusan nelayan mendatangi kantor Polair di Desa Margasari, Kecamatan Labuhanmaringgai, Kamis (23/3/2017) .
Menurut Zainal, sedikitnya 300-an nelayan tradisional mendatangi kantor Pos Polair bertujuan agar polisi bisa menindak tegas dan memberhentikan nelayan yang menggunakan trauler yang merusak ekosistem laut dan memengaruhi hasil tangkapan nelayan tradisional.
"Sudah berpuluh tahun trauler beroperasi, kami nelayan tradisional sudah bosan dengan sosialisasi yang digalakan oleh Pemda untuk menindak jaring trauler, nyatanya hal itu tetap jalan," kata Zainal.
Menurut nelayan pengguna trauler, kata Zainal kepada lampost.co, mereka memberikan uang keamanan kepada oknum polisi Rp120 ribu/perahu setiap akan melaut. Di Kualapenet jumlah kapal trauler yang beroperasi mencapai 190 unit.
"Mungkin karena ada upetinya sehingga oknum keamanan dan pemerintah dinas terkait tutup mata," ujar Zainal.
Sementara itu, Wakapolres Lampung Timur Kompol Asbi, mengatakan terkait adanya dugaan oknum keamanan seperti polisi yang menerima suap dari nelayan trauler, perlu adanya pembuktian. "Kami tidak bisa serta merta menerima apa kata nelayan pendemo tanpa ada buktinya," ujar Kompol Asbi.
loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR