BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sebanyak 200 nelayan cantrang melakukan aksi penolakan kebijakan pelarangan pengoperasian alat tangkap cantrang dan payang sebagai fasilitas mencari ikan di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Selasa (9/1/2018).

Koordinator aksi, Kosim menjelaskan 200 nelayan Lempasing dan Telukbetung yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) mengikuti aksi secara nasional ini. Dalam aksi tersebut sejumlah agenda telah disiapkan, seperti apel keprihatinan, long march dan penggalangan Sejuta Surat untuk Presiden, dan unjuk rasa.



"Aksi itu dimulai dengan long march dari TPI Gudang Lelang menuju Dinas Kelautan dan Perikanan, dan setelah itu berunjuk rasa lagi di Pemprov," kata Kosim kepada Lampost.co, Senin (8/1).

Menurutnya, dalam kegiatan itu masyarakat nelayan hanya menginginkan agar pemerintah dapat mengabulkan satu tuntutannya, yaitu melegalkan alat tanggap cantrang dan payang.
"Kami ingin menyampaikan agar Presiden dapat melegalkan kembali alat tangkap itu, karena kebijakan itu sangat merugikan kami sebagai nelayan," ujarnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR